kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45924,65   -6,71   -0.72%
  • EMAS1.319.000 -0,08%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pengembangan transmisi dan distribusi gas terganjal serapan pasar dan lambat RIJTDGBN


Selasa, 15 September 2020 / 18:01 WIB
Pengembangan transmisi dan distribusi gas terganjal serapan pasar dan lambat RIJTDGBN
ILUSTRASI. Jaringan pipa gas


Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Anna Suci Perwitasari

Ketiga, proyek transmisi gas dari inisiatif badan usaha, yang juga menemui kendala serupa. Pada ruas Arun-Belawan, terkendala rendahnya serapan gas dari PLN yang semula direncanakan 150 Mscfd saat ini hanya 50 Mscfd.

Selain itu juga karena rendahnya pertumbuhan konsumsi gas oleh industri. Sehingga gas yang dialiarkan dari ruas Arun-Belawan hanya sebesar 76,71 Mscfd dari desain kapasitas yang mencapai 200 Mscfd.

Hal yang sama juga menimpa ruas transmisi Grisik-Pusri yang terkendala rendahnya utilitas pipa karena batalnya PLN sebagai shipper. Gas yang dialirkan di ruas ini hanya 75,62 Mscfd dari desain kapasitas 160 Mscfd.

Lebih lanjut, untuk jaringan distribusi gas bumi, Ifan menjelaskan bahwa saat ini BPH Migas memiliki 190 Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) yang diusulkan oleh 25 badan usaha.

Baca Juga: Pertamina tuntaskan digitalisasi 225 SPBU di Sumbagsel

Namun, untuk dapat melelang dan mengembangkan WJD tersebut BPH Migas menunggu penetapan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) yang belum juga ditetapkan oleh Kementerian ESDM.

"BPH Migas mengharapkan RIJTDGBN dapat segera ditetapkan oleh Menteri ESDM sebagai dasar pelaksanaan lelang," harap Ifan.

Dalam forum RDP tersebut, Komisi VII DPR RI pun memberikan tanggapan. Dalam kesimpulan rapat, Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno menyampaikan bahwa pihaknya mendorong agar Menteri ESDM segera melakukan revisi Kepmen ESDM RI Nomor 2799 K/11/MEM/2012 terkait RIJTDGBN sebagai dasar pelaksanaan lelang ruas pipa gas transmisi.

Selain itu, Eddy juga menyatakan, Komisi VII mendesak BPH Migas untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi dalam pembangunan pipa gas bumi Cirebon-Semarang sehingga bisa selesai pada Februari 2022.

Komisi VII pun mendorong agar pembangunan pipa gas bumi Kalimantan-Jawa 2 bisa segera dimulai. "Terutama pipa transmisi dari Kalimantan Timur ke Kalimantan Selatan yang merupakan bagian dari pipa gas bumi Trans Kalimantan dalam major project RPJMN 2020-2024," pungkas Eddy.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP)

[X]
×