Reporter: Asnil Bambani Amri |
JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia, kalangan serikat buruh dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) akan menyatakan sikap terhadap isu kampanye hitam yang belakangan ini gencar dialamatkan pada industri kelapa sawit di Indonesia.
"Kemarin Senin (26/7) sudah ada pertemuan di Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk menghadapi kampanye hitam oleh Lembaga Sosial Masyarakat asal Eropa tersebut," kata Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Amsar Arsyad di Jakarta, Selasa (27/7).
Menurut Arsyad, Asosiasi Pengusaha Indonesia yang dikomandoi oleh Sofyan Wanandi tersebut mengalami kegelisahan yang sama dengan industri kelapa sawit. Asmar bilang, masalah yang dihadapi oleh pengusaha Indonesia tersebut adalah adanya ancaman terhadap industri kelapa sawit di dalam negeri. "Kemarin sepakat untuk melawan karena merugikan kami," kata Asmar.
Mengenai hasil pertemuan dengan buruh dan petani kelapa sawit tersebut, Ketua Apindo Sofyan Wanandi belum mau banyak bicara. Saat dihubungi KONTAN, Ia mengaku akan menyampaikan hasilnya pada akhir pekan ini. "AKhir minggu ini kita konferensi pers bersama-sama," kata Sofyan dalam pesan singkatnya yang diterima Kontan.
Asmar mengaku, adanya keterlibatan pengusaha dan buruh itu akan memperkuat kekuatan penolakan terhadap kampanye ngatif yang dialamatkan ke industri CPO di dalam negeri. Rencananya, pelaku usaha kelapa sawit akan menggalang kekuatan lagi dengan pelaku usaha kelapa sawit dari Malaysia. "Pelaku usaha Malaysia dan Indonesia akan ketemu lagi di Jakarta awal Agustus," jelas Asmar.
Beberapa waktu lalu, Greenpeace sebagai lembaga yang belakangan gencar mencuatkan isu deforestasi yang disebabkan oleh komoditas kelapa sawit menegaskan, pihaknya tidak diboncengi oleh kepentingan apapun.
Joko Arif, Forest Campaigner Greenpeace Asia Tenggara menyatakan, kampanye yang belakangan marak dilansir oleh Greenpeace bertujuan untuk menghentikan perusahaan besar melakukan perusakan hutan yang telah sangat merugikan lingkungan Indonesia, mengancam keanekaragaman hayati dan masyarakat lokal yang hidupnya bergantung pada hutan, yang kemudian berdampak buruk terhadap perubahan iklim.
"Setelah Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan mengadakan pertemuan dengan Greenpeace beberapa waktu lalu, mereka menyatakan mengerti bahwa kampanye Greenpeace tidak anti industri kelapa sawit," tandas Joko.
Nah, kini Greenpeace mendesak pemerintah dan dunia usaha untuk memajukan industri sawit dan meningkatkan taraf hidup petani kecil dengan cara melakukan intensifikasi demi mengerek produktivitas kebun sawit per hektar di lahan yang telah ada. Menurut Greenpeace, hal ini bisa dilakukan dengan menerapkan moratorium atau jeda tebang hutan.
"Satu-satunya yang anti bagi Greenpeace adalah perusakan lingkungan yang dilakukan oleh oknum/perusahaan yang tidak bertanggung jawab," kata Joko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
