Reporter: Namira Daufina | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Menyambut musim pergantian kursi kepemimpinan, pos kementerian pun tak luput dari perubahan tersebut. Tak terkecuali perubahan pada pos kementrian pekerjaan umum (PU). Para pengusaha kontraktor pun angkat bicara menyampaikan keluhan hingga terselip harapan di masa mendatang.
Salah satu kendala yang paling lazim ditemui oleh kontraktor adalah persoalan terkait pembebasan lahan. Menurut Desi Arryani, Direktur PT Waskita Karya Tbk (Waskita), masalah pembebasan lahan kerap menjadi batu sandungan bagi kontraktor dalam menyelesaikan sebuah proyek tepat waktu. “Pemerintah lewat kementerian PU masih pasif,” tambahnya kepada KONTAN, Jumat (19/9).
Dia berpendapat, kerjasama yang baik dengan Pemda dan BTN serta organisasi terkait lainnya harus dioptimalisasi. “Banyak pekerjaan yang jadi molor karena masalah ini sulit tuntas,” kata Dewi. Adanya UU baru terkait pekerjaan umum diharapkan Dewi dapat diimplementasikan dengan baik sehingga kendala pembebasan tanah ini teratasi di masa mendatang.
Hal senada juga dilontarkan oleh Suradi, Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), bahwa kebanyakan proyek saat ini dijalankan sendiri oleh pengembang kontraktor. “Contoh setelah jalan tol dapat konsesi, lahannya belum bebas, pemerintah belum maksimal membantu,” katanya kepada KONTAN, Jumat (19/9). Karena selain menghambat pengembangan proyek, biaya operasional pun ikut membengkak seiring semakin lamanya waktu jalan sebuah proyek. Maka, pembebasan lahan ini merupakan kunci dalam setiap pengerjaan proyek.
Tidak hanya masalah pembebasan lahan, bagi Kiswodarmawan, Direktur Utama PT Adhi Karya Tbk (ADHI) perbaikan infrastruktur akses jalan adalah yang utama. “Jalan diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya setelah itu diikuti oleh irigasi yang baik dan perbaikan sarana transportasi,” katanya kepada KONTAN, Jumat (19/9). Saat ini, Kiswodarmawan melihat bahwa permasalahan jalan ini dikerjakan setengah jalan, tidak tuntas, maka banyak jalan yang rusak dan sulit diakses. Soal irigasi bahkan tidak pernah disentuh.
“Banyak lupa masalah krusial, harus diperbaiki,” tambah Kiswodarmawan. Ketidakmatangan sebuah proyek acapkali ditemui yang mengakibatkan proyek sering tidak fokus dan tidak menjangkau secara keseluruhan. Penyelesaian secara bertahap adalah yang terpenting, dengan menggunakan target tertentu maka dalam skala 5 tahun dirasa Kiswodarmawan tidak mungkin tidak ada perbaikan dan peningkatan kualitas dalam kinerja kementerian pekerjaan umum yang baru nantinya.
“Contohnya, dulu ada jalur timur Sumatera sekarang sudah hilang, standar yang dipakai nggak jelas,” tambah Kiswodarmawan. Daripada membuat ulang sebuah proyek yang pernah ada, hal ini akan menambah biaya, lebih baik membuat sebuah proyek yang proporsi dengan sebuah standar jelas. Sehingga kesuksesan proyek tersebut akan berjalan dalam waktu yang lama tanpa ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk perbaikan total.
Agar permasalahan pengembangan jalan yang krusial ini tidak terbengkalai, Kiswodarmawan menuturkan ada baiknya setiap pengembangan jalan 20% murni dipegang oleh pemerintahan baru sisanya dilelang kepada swasta. Dengan begini pemerintah ikut andil untuk pengembangannya dan tidak lepas tangan. Sehingga standar kualitas akan tetap terjaga dan pengerjaan menjadi fokus.
Ke depannya, menteri pekerjaan umum juga akan berhadapan dengan MEA di 2015. “Infrastruktur harus siap jika ingin bersaing dan mendapat tempat setelah MEA berlaku di awal tahun nanti,” kata Suradi. Pembangunan infrastruktur dengan standar kualitas yang baik akan menjadi cermin pembangunan ekonomi Indonesia. Ketika keran ekonomi ASEAN dibuka, tidak ada jalan lain bagi Indonesia kecuali siap bersaing.
Maka melihat pada kendala dan tantangan yang terbentang di masa mendatang, menteri pekerjaan umum yang terpilih nantinya harus memiliki keberpihakan pada nasionalisme. “Nasionalisme itu dasarnya, profesional cara kerjanya. Maka calon dari kalangan profesional yang nasionalis akan membuat perubahan perkembangan dan keberlangsungan infrastruktur yang lebih baik,” papar Suradi. Dirasakan Suradi, MEA nanti akan lebih pas disandingkan dengan orang-orang professional. Sehingga Indonesia lebih siap dan tidak gentar akan persaingan.
Ketika, Suradi mengharapkan menteri pekerjaan umum dari kalangan professional, Dewi memilih orang internal kementerian pekerjaan umum. “Orang PU senior, yang sudah lama berkecimpung, mengerti mekanisme dan cara kerja PU adalah yang pas menjadi menteri PU,” kata Dewi. Dengan harapan orang ini akan mampu mempertahankan dan meningkatkan kinerja baik PU saat ini baik dari sisi mekanisme hingga administrasi.
Bukan tanpa alasan Dewi menjatuhkan pilihan pada orang dalam PU, menurutnya saat ini program PU yang sudah berjalan sangat baik. Program jangka pendek dan jangka panjang yang ada juga harus dilanjutkan. Sehingga yang paling mengerti hal ini jelas mereka yang sudah lama bergelut di dalam kementerian pekerjaan umum. “Mekanisme, tender dengan KepPres UUJK, owner kontrak yang jelas hingga sistem pendanaan permin dan pembayaran sudah sesuai aturan. Ini sangat baik kinerjanya saat ini,” kata Dewi. Sehingga bukan perubahan yang dibutuhkan melainkan kelanjutan dan peningkatan kualitas yang utama.
Berbeda dengan WIKA dan WASKITA yang angkat bicara tentang sosok menteri ideal untuk memimpin kementerian pekerjaan umum 5 tahun mendatang, Kiswodarmawan (ADHI) memilih untuk bungkam dan tidak angkat bicara. “Siapa saja yang mampu menyelesaikan permasalahan saat ini dan siap menghadapi tantangan di masa mendatang,” kata Kiswodarmawan. Yang pasti siapapun nanti yang terpilih, pekerjaan itu sudah menunggu, urusan infrastruktur mendesak untuk dikerjakan sang ahli secepatnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
