Reporter: Noverius Laoli | Editor: Mesti Sinaga
JAKARTA. Perusahaan perkebunan meminta penambahan porsi penggunaan dan pengelolaan dana Crude Palm Oil Fund (CPO Fund) untuk riset dan teknologi. Riset pengembangan industri CPO dari hilir mendesak dilakukan agar peluang Indonesia menjadi salah satu pemain hilir sawit terbesar di dunia bisa tercapai.
Dirut PT Riset Perkebunan Nusantara (Persero) Teguh Wahyudi menilai, riset dan pengembangan dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari kompetitor. Menurut Teguh, pemerintah harus mengakui Indonesia masih tertinggal dari Malaysia soal hilirisasi industri kelapa sawit. Karena itu, dibutuhkan dana untuk mengejar ketertinggalan tersebut.
Ketertinggalan itu dapat dilihat dari teknologi yang digunakan, jumlah produk hilir, dan variasinya. "Dengan adanya dana CPO supporting fund, kita bisa mendorong pengembangan hilir lebih cepat," ujar Teguh, Kamis (9/7).
Teguh memperkirakan, dengan dukungan dana CPO supporting fund untuk riset, Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dari Malaysia dalam lima tahun ke depan. Dengan riset yang memadai, maka teknologi bio-energy, bio-olechemicals, bio-food akan berkembang pesat.
Sesuai aturan yang akan berlaku, papar Teguh, dana CPO supporting fund akan digunakan untuk subsidi biodiesel, riset dan pengembangan, penanaman kembali, peningkatan SDM, dan upaya melawan black campaign dari LSM asing. "PT Riset Perkebunan Nusantara akan mendukung semua tujuan tersebut," tandasnya.
Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB) Achmad Manggabarani menambahkan, CPO supporting fund akan diberlakukan pada 16 Juli 2015, sebagai tambahan pungutan untuk mengembangkan industri hilir dan industri CPO berkesinambungan.
Achmad menyarankan dana sebesar itu sebaiknya difokuskan untuk riset dan penanaman kembali. Penanaman kembali itu pondasi industri hulu, dan riset merupakan pondasi industri hilir.
"Bagaimana cara agar dana besar ini efektif dan tepat sasaran, harus ada pengawasan yang terbuka baik dari pelaku industri sawit, perwakilan petani, dan independen," imbuh Achmad.
Anggota IV DPR, Firman Subagyo, menyarankan agar pengawasan dana CPO supporting fund harus ekstra karena dana ini diperoleh dari pihak ketiga. Ia bilang, jangan sampai terulang seperti dana reboisasi yang tidak efektif dan tidak tepat sasaran.
Meski tujuannya cukup baik, terutama untuk riset dan pengembangan industri hilir kelapa sawit, Firman menilai, pungutan dana itu masih menimbulkan dampak negatif terhadap industri kecil dan menengah. Tidak sedikit industri kecil di daerah yang keberatan dengan pungutan tersebut mengingat harga CPO dapat tertekan akibat kebijakan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
