Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi
Tidak ketinggalan, Ketua Komisi Tetap Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hari Supriyadi menilai salah satu regulasi yang diperlukan dunia usaha saat ini ialah keberlanjutan yang jelas dari investasi petrokimia, misalnya kontrak jangka panjang untuk gas.
“Dan kita kontraknya itu jangan pendek-pendek. Bagaimana kita bisa hilirisasi?" sebut Hari yang juga Ketua Umum Asosiasi Industri Penghasil Petrokimia Indonesia.
Selain persoalan kontrak, perlu juga harga gas bumi tertentu (HGBT) yang rata pada semua pelaku industri petrokimia. Sayangnya, tidak semuanya merasakan kebijakan ini, yakni US$ 6 per MMBTU. Padahal, industri petrokimia masuk ke dalam 7 sektor prioritas.
“Atau bahkan bisa lebih rendah lagi dari US$ 6 per MMBTU. Dan semua industri no one left behind. Harusnya semuanya kami sudah dapat rekomendasi dari perindustrian tapi di ESDM tidak di eksekusi," katanya.
Jika industri petrokimia bisa berlari kencang, maka semakin banyak lapangan pekerjaan yang terbuka. Saat ini di perusahaan besar industri petrokimia bisa menampung ribuan pekerjaan, termasuk yang terikat dalam rantai pasok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
