Pengusaha Tambang dan Smelter Menghadapi Tekanan Biaya Akibat Gejolak Timur Tengah

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Eskalasi konflik antara Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel masih menimbulkan ketidakpastian di Timur Tengah. Gejolak geopolitik ini mendongkrak biaya energi dan logistik, yang turut berdampak terhadap lonjakan biaya penambangan maupun operasional smelter.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengamini bahwa secara umum sudah terjadi kenaikan biaya di sektor pertambangan batubara. Peningkatan biaya terutama didorong oleh kenaikan harga bahan bakar dan biaya logistik yang ikut terdampak kondisi geopolitik.

Gita mengatakan, setiap tambang mengalami kenaikan biaya yang bervariasi, dengan rentang kenaikan biaya terjadi antara 10% - 15%. "Secara agregat, kenaikannya bervariasi antar perusahaan. Beda-beda tambangnya," kata Gita saat dihubungi Kontan.co.id pada Selasa (7/4/2026).

Kenaikan biaya di sektor pertambangan ini turut menjadi perhatian Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Ketua Komite Pertambangan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Apindo Hendra Sinadia mengatakan bahwa lonjakan biaya, terutama bahan bakar, telah membebani biaya operasional perusahaan.

Tak hanya dari sisi harga, pelaku usaha juga mengkhawatirkan ketersediaan pasokan untuk jangka menengah, jika konflik terjadi secara berkepanjangan. "Bagi perusahaan-perusahaan tambang, khususnya nikel dan batubara yang produksinya dipangkas secara signifikan, kondisi saat ini mengkhawatirkan," kata Hendra.

Salah satu kontraktor jasa pertambangan nikel, PT Ksatria Mitra Kontraktor Indonesia (KMKI) turut menyoroti lonjakan biaya penambangan. Direktur Operasi KMKI Bhondan Suryo Bhroto mengungkapkan bahwa harga solar industri pada awal April 2026 ini sudah menembus level Rp 23.000 per liter.

Bahkan, untuk beberapa wilayah dikabarkan sudah melonjak hingga mencapai Rp 28.000 per liter. Padahal pada tahun 2025 lalu, solar industri masih bisa terjangkau pada level harga Rp 16.000 per liter.

Adapun, biaya bahan bakar berkontribusi sekitar 38% - 42% terhadap struktur biaya kontraktor jasa pertambangan. Dengan memakai asumsi level harga solar industri tertinggi saat ini, Bhondan mengestimasikan kenaikan biaya di level kontraktor jasa pertambangan bisa mencapai lebih dari 20%.

Dus, perubahan harga solar bakal berdampak terhadap margin laba para kontraktor jasa penambangan. Tetapi, Bhondan menekankan bahwa dampak terhadap perusahaan akan berbeda-beda. Bagi perusahaan yang sudah memakai skema "rise and fall" dalam kontrak kerjanya, kenaikan harga solar industri tidak berdampak signifikan.

Sebab, kenaikan harga solar akan diikuti oleh penyesuaian harga satuan kerja sesuai dengan kesepakatan "rise" dan formula yang telah disepakati dalam kontrak kerja. Namun, lonjakan harga solar industri ini sangat menekan para kontraktor yang tidak menggunakan skema "rise and fall", terutama perusahaan lokal dan skala kecil yang mengandalkan kontrak jangka pendek.

Menghadapi situasi tersebut, tak sedikit kontraktor yang meminta penyesuaian harga kontrak atau negosiasi ulang dengan pemilik tambang. "Mereka tetap jalan sambil mencari efisiensi, menekan fixed cost yang lain dan menaikkan produktivitas. Negosiasi juga ke pemilik tambang, minta pengertian," ujar Bhondan.

Lonjakan Biaya di Hilir

Tak hanya di hulu tambang, lonjakan biaya juga terjadi di operasional fasilitas hilirisasi. Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah mengungkapkan bahwa dunia usaha nasional tengah menghadapi tekanan berlapis, termasuk di industri berbasis sumber daya alam seperti nikel serta sektor pengolahan dan pemurnian (smelter).

Pelaku industri mencermati dinamika konflik geopolitik di Timur Tengah yang mulai memberikan dampak langsung terhadap struktur biaya produksi. Kenaikan harga energi global, yang tercermin dari lonjakan harga minyak dan batubara, telah meningkatkan biaya operasional secara signifikan.

Lonjakan biaya operasional terutama dirasakan oleh industri yang bergantung pada energi dan bahan baku impor, termasuk impor sulfur untuk fasilitas High Pressure Acid Leaching (HPAL). Adapun, komponen biaya sulfur untuk operasional fasilitas smelter HPAL mencapai 30% - 35%, meningkat dari sebelumnya yang berada di sekitar 25%.

Arif menggambarkan, sekitar 75% - 80% pasokan sulfur untuk keperluan di Indonesia berasal dari Timur Tengah. Dus, gangguan pada jalur logistik di kawasan tersebut turut memperburuk situasi. "Peningkatan biaya distribusi, keterlambatan pengiriman, serta ketidakpastian rantai pasok telah menambah tekanan terhadap stabilitas produksi," ungkap Arif.

Menghadapi situasi ini, FINI memberikan lima catatan yang bisa menjadi pertimbangan pemerintah. Pertama, melakukan penyesuaian kebijakan secara adaptif dan responsif terhadap dinamika global, khususnya terkait energi dan rantai pasok.

Kedua, meninjau kembali kebijakan kuota bahan baku agar selaras dengan kebutuhan industri dan menjaga tingkat utilisasi produksi. Ketiga, menunda atau mengevaluasi serta melakukan kajian independent terkait rencana kenaikan Harga Patokan Mineral (HPM) hingga kondisi industri lebih stabil.

Keempat, menunda dan mengkaji ulang rencana pengenaan bea keluar pada produk hilirisasi, agar tetap sejalan dengan agenda strategis hilirisasi nasional. Kelima, menjamin ketersediaan energi dan bahan pendukung industri, termasuk BBM, batubara dan sulfur, sebagai bagian dari stabilitas rantai pasok nasional.

"Hilirisasi tidak akan berhasil hanya dengan membangun smelter. Hilirisasi membutuhkan kebijakan yang konsisten, pasokan bahan baku yang cukup, biaya yang kompetitif, serta kebijakan fiskal yang mendukung," tandas Arif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News