/2026/06/04/605781479.jpg "Penjelasan Lengkap Kementerian ESDM, PLN dan DEN Soal Pemadaman Listrik Bergilir")
Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Noverius Laoli
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Unsur Pemangku Kepentingan dari Kalangan Konsumen, Muhammad Kholid Syeirazi turut menyoroti persoalan pasokan batubara di sektor ketenagalistrikan.
Dalam jangka pendek, Kholid mendesak agar PLN segera mengamankan kontrak untuk menjamin ketersediaan batubara di PLTU.
Kholid menggambarkan, rata-rata Hari Operasi Pembangkit (HOP) batubara di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) masih di bawah 10 hari. Padahal, idealnya sistem kelistrikan dengan beban besar seperti Jamali memiliki HOP batubara antara 15 - 17 hari untuk memastikan pasokan listrik tetap dalam kondisi aman.
Dalam jangka menengah, Kholid memandang bahwa pemerintah perlu mengkaji harga patokan Domestic Market Obligation (DMO) batubara untuk ketenagalistrikan.
Sejak tahun 2018, pemerintah mematok harga DMO kelistrikan sebesar US$ 70 per ton untuk batubara kalori tinggi 6.322 Gross As Received (GAR).
Baca Juga: ESDM Minta PLN Benahi Sistem Kelistrikan
Sedangkan untuk batubara kategori kalori menengah, Kholid mengestimasikan harga rata-rata pembelian sekitar US$ 53 per ton. Sementara itu, harga pasar batubara untuk ekspor telah mencapai US$ 90, bahkan di atas US$ 100 per ton untuk kalori tinggi.
"Jadi mereka (perusahaan batubara) kurang semangat untuk memasok batubara dalam rangka memenuhi power system. Revisi harga DMO perlu dilakukan agar produsen termotivasi untuk memasok DMO ketenagalistrikan," ungkap Kholid saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (21/6/2026).
Dalam jangka panjang, Kholid menegaskan pentingnya pemetaan cadangan batubara nasional dan kebutuhan batubara untuk PLTU.
Pasalnya, cadangan batubara Indonesia saat ini dominan diisi oleh batubara kalori rendah. Sedangkan banyak PLTU menggunakan teknologi yang sudah tidak kompatibel dengan batubara jenis tersebut.
Dus, Kholid menekankan pentingnya pemetaan kembali dari sisi kualitas dan kuantitas batubara nasional dengan kebutuhan di masing-masing PLTU.
Dalam hal ini, Kholid menyarankan agar PLN segera membangun fasilitas pencampuran (blending) batubara untuk mendapatkan spesifikasi kalori sesuai kebutuhan PLTU.
Dengan begitu, cadangan batubara kalori rendah bisa termanfaatkan secara lebih optimal untuk menjadi bahan bakar PLTU.
"Saya kira harus ada yang melakukan investasi. Dalam hal ini saya mendorong PLN untuk membangun semacam fasilitas blending, baru setelah itu dikirim ke beberapa pembangkit sesuai dengan kontrak, sesuai dengan kebutuhan kalori di PLTU," tegas Kholid.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan 24.000 Ha Lahan PLTS 100 GW, Begini Respon PLN
Anggota DEN Unsur Pemangku Kepentingan dari Kalangan Industri, Satya Widya Yudha turut meminta PLN agar mempercepat pengadaan batubara kalori menengah.
Hal ini mendesak dilakukan untuk mendukung operasional PLTU, sehingga ketersediaan batubara kalori menengah bisa menjamin HOP yang aman.
Di sisi lain, Satya menyoroti bahwa daya mampu PLTU di sistem Jawa - Bali saat ini berada di bawah kapasitas. Bukan hanya karena seretnya pasokan batubara, tetapi juga karena gangguan teknis akibat sejumlah PLTU yang sudah berumur tua.
Satya pun melihat kondisi ini sebagai momentum untuk mempercepat diversifikasi dan transisi energi ke pembangkit listrik berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT).
Baca Juga: Pemerintah & PLN Segera Eksekusi PLTS 100 GW, Industri Surya Lokal Siap Partisipasi
"Kejadian ini semakin menguatkan pentingnya diversifikasi energi dan percepatan transisi menuju EBT agar ketergantungan pada satu jenis bahan bakar berkurang," tandas Satya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
