Penjualan PLTU Pelabuhan Ratu ke PTBA Masih Alot, Wamen BUMN: Kami Support Saja

Reporter: Azis Husaini, Filemon Agung, Muhammad Julian | Editor: Azis Husaini

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Penjualan PLTU Pelabuhan Ratu atau PLTU Jawa Barat-2 berkapasitas 1.100 Megawatt (MW) milik PT Perusahaan Listrik Negara masih sangat alot. Pasalnya PLN dan PT Bukit Asam Tbk belum menyepakati soal harga. Sampai malam ini belum juga ditandatangani berkas jual-beli PLTU tersebut.

Informasi yang sampai ke KONTAN menyebutkan bahwa bukan cuma soal harga yang belum disepakati, sebenarnya PLN juga belum bersedia PLTU Pelabuhan Ratu dijual ke PTBA.

Kontan.co.id mencoba mengkonfirmasi Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury soal kebenaran kabar tersebut. Ia mengatakan, rencana tersebut tentu harus dengan kesepakatan kedua belah pihak BA dan PLN. "Harus berdasarkan prinsip win win secara keekonomian. Kami dari Kementerian BUMN hanya memberikan support saja," kata dia ke KONTAN, Selasa (18/10).

Kontan.co.id coba mengkonfirmasi soal ini ke Gregorius Adi Trianto Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN soal belum setujunya penandatanganan berkas jual-beli PLTU. Demikian pula pihak PTBA.

Namun yang pasti, kata Pahala, hari ini (18/10), PLN dan PTBA menandatangani Principal Framework Agreement (PFA) untuk mempercepat masa pensiun PLTU Jawa Barat-2 atau dikenal dengan PLTU Pelabuhan Ratu yang berkapasitas 3x350 MW.

Menurutnya, Principal Framework Agreement (PFA) yang melibatkan PLN dan PTBA levelnya sudah lebih tinggi ketimbang sekadar Memorandum of Understanding (MoU). Dalam perjanjian seperti ini, sudah ada penetapan struktur, pihak yang terlibat, dan alur transaksinya. 

Proses valuasi PLTU Pelabuhan Ratu saat ini masih terus dilakukan oleh PTBA. Nantinya, PTBA akan menjadi pemilik sebagian besar PLTU tersebut yang sebelumnya dipegang oleh anak usaha PLN, yaitu PT Indonesia Power.

“Nanti, tidak tertutup kemungkinan Indonesia Power tidak lagi menjadi pemilik mayoritas saham PLTU tersebut,” kata Pahala saat konferensi pers SOE International Conference, Selasa (18/10).

Dengan PFA ini, diharapkan PTBA dan Indonesia Power akan membuat perusahaan gabungan atau joint venture (JV) untuk mengoperasikan PLTU Pelabuhan Ratu yang kini masa operasinya hanya sampai 15 tahun saja, dari sebelumnya 24 tahun.

Untuk bisa menyukseskan agenda tersebut, kata Pahala, diperlukan adanya Power Purchase Agreement (PPA) yang baru. Kemudian, dibutuhkan juga persetujuan dari kementerian terkait seperti Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. Maklum, aspek finansial punya peranan penting dalam program pensiun dini sebuah PLTU.

“Kita ingin dunia internasional juga melihat upaya yang sudah dilakukan ini dan mendukung dalam pembiayaan energy transition mechanism (ETM) yang memungkinan penurunan masa operasi PLTU tersebut bisa dilakukan,” ungkap Pahala.

Direktur Transmisi dan Sistem PLN Evy Haryadi menambahkan, sampai tahun 2040 nanti setidaknya ada sekitar 6,7 GW kapasitas PLTU yang akan dipensiunkan. Dari situ, sebanyak 3,2 GW di antaranya bersifat natural retirement, sedangkan sisanya sebanyak 3,5 GW adalah early retirement atau pensiun dini.

Ia juga menyebut, selain PLTU Pelabuhan Ratu, PLN juga berencana memensiunkan lebih cepat PLTU Pacitan. “Untuk PLTU di Pacitan masih dalam proses pencarian investor, termasuk investor internasional,” kata dia ketika ditemui Kontan dalam acara yang sama, hari ini.

Evy bilang, Kebutuhan dana untuk memensiunkan kedua PLTU tersebut mencapai kisaran US$ 1,6 miliar, di mana khusus PLTU Pelabuhan Ratu butuh dana sebesar US$ 800 juta.

Ia juga menjelaskan, dengan adanya kondisi oversupply listrik yang dialami PLN, maka tidak memungkinkan bagi PLN untuk memasukan berbagai pembangkit termasuk yang berbasis energi terbarukan ke dalam sistemnya. Untuk itu, harus ada yang dikorban. Makanya, program pensiun dini PLTU ditempuh oleh PLN bersama pemerintah.

Jika tidak ada program pensiun dini PLTU, maka Indonesia masih harus menunggu sampai tahun 2056 untuk mematikan PLTU secara natural ketika kontrak pembangkit tersebut berakhir.

“PLTU terakhir yang masuk ke sistem PLN adalah PLTU Suralaya 9-10 pada tahun 2026. Kalau natural retirement, maka baru bisa berhenti beroperasi di 2056 karena rata-rata kontrak dengan IPP itu 30 tahun,” pungkas dia.

Penjualan PLTU Disabut Baik

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengungkapkan, untuk bisa selaras dengan komitmen dalam Paris Agreement maka seluruh PLTU yang dioperasikan oleh PLN harus dipensiunkan pada 2045.

"Pada kurun 2022-2030, diperlukan pengakhiran (PLTU) 9,2 GW yang terdiri dari 5 GW milik PLN dan 4,2 GW milik Independent Power Producer (IPP)," kata Fabby kepada Kontan, Selasa (18/10).

Fabby melanjutkan, untuk pensiun dini PLTU milik PLN dimungkinkan untuk dilakukan dengan pihak swasta. Kendati demikian, skema yang diadopsi sedikit berbeda.

Menurutnya, skema bundling umumnya akan dipilih. Nantinya, PLTU yang dipensiunkan akan digantikan dengan pembangkit energi terbarukan.

Fabby melanjutkan, dari informasi yang diperoleh, saat ini PTBA masih melakukan due diligence atau uji tuntas atas rencana peralihan ini.

"Valuenya (PLTU) Pelabuhan Ratu masih harus dihitung. Makanya nanti struktur pendanaan akhirnya masih harus ditunggu," ungkap Fabby.

Fabby melanjutkan, skema pensiun dini untuk aset milik PLN dan IPP akan berbeda. Jika pensiun dini PLTU dilakukan untuk aset PLN maka opsi pendanaan bisa menggunakan APBN ataupun mekanisme penghapusan aset.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News