/2015/11/11/1670154519.jpg "Penolak cukai plastik surati presiden")
Reporter: Issa Almawadi | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Penolakan terhadap rencana pengenaan cukai untuk kemasan plastik, terus bergulir. Yang terbaru, Forum Lintas Asosiasi Pengguna dan Produsen Plastik telah mengirim surat penolakan ke pemerintah.
Sebelumnya, forum tersebut telah difasilitas Kementerian Perindustrian melalui pembentukan tim kecil. Namun, forum yang merupakan perwakilan dari 16 asosiasi itu ingin lebih cepat bertindak. "Jadi, kami sudah kirimkan surat kajian penolakan ke pemerintah. Kami harap, Minggu ini sudah ada respons," tutur Rachmat Hidayat, Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik & Hubungan Antar Lembaga Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), Jumat (29/4).
Sebagai informasi, Forum Lintas Asosiasi Industri Produsen dan Pengguna Plastik terdiri dari 16 asosiasi yang menentang rencana pemerintah untuk mengenakan cukai terhadap kemasan plastik. Asosiasi tersebut antara lain, GAPMMI, Asosiasi Industri Plastik Indonesia (Inaplas), Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim), Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin), dan Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi).
Adapun surat tersebut ditujukan langsung ke Presiden RI Joko Widodo, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Kebijakan Fiskal, Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdangan, dan pihak terkait lainnya. Sambil menunggu respons dari surat itu, Rachmat bilang, tim kecil tetap berjalan untuk terus melakukan pembahasan sebagai masukkan ke pemerintah.
Rachmat memaparkan, ada empat poin yang disampaikan melalui surat resmi forum ini. Salah satunya, menolak cukai plastik karena rencana itu tidak sesuai dengan prinsip undang-undang yang berlaku. Atas dasar itu, forum meyakini pengenaan cukai akan berujung memberatkan masyarakat.
"Pasti juga memberatkan industri. Karena saat biaya meningkat, permintaan menurun, daya saing akan ikut turun dan akibatnya investasi berkurang," imbuh Rachmat. Dan secara keseluruhan, katanya, pengenaan cukai pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.
Selain menyampaikan isi penolakan, Rachmat juga bilang, surat yang dikirimkan forum ke pemerintah berisi tentang permohonan audiensi. Meski tak menyebut kapan tenggat waktunya, Rachmat berharap, pemerintah bisa segera merespon permintaan forum yang terkait plastik ini.
"Kami berharap sesegera mungkin. Tapi ujungnya, ya tergantung dari kesediaan pemerintah," harap Rachmat. Selain upaya ini, ia menjelaskan, pihaknya siap 24 jam untuk memberikan informasi terkini atas upaya yang sudah dilakukan, khususnya melalui pemberitaan di media.
Dalam waktu dekat, Rachmat menjelaskan, forum juga akan melakukan media brieffing untuk kembali menjelaskan semua duduk masalah. "Update informasi ini kami perlukan juga agar khalayak ramai tahu duduk masalahnya," tambah dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
