Reporter: Bernadette Christina Munthe | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Penyaluran pupuk bersubsidi hingga Agustus 2011 tercatat hanya hampir mendekati separuh dari jumlah pupuk bersubsidi yang disediakan. Dari kuota subsidi sebanyak 9,753 juta ton, pupuk yang sudah terjual sebanyak 4,876 juta ton atau sebesar 49,99%.
Volume penyaluran pupuk terbesar terjadi pada jenis pupuk Urea yang hingga Agustus 2011 sudah mencapai 53,68%. Dari target penyaluran 5,1 juta ton yang sudah disalurkan sebanyak 2,738 juta ton.
Sementara dari sisi realisasi yang tertinggi untuk jenis pupuk ZA yaitu 66,38%. Pupuk ZA yang sudah disalurkan hingga Agustus 2011 sudah mencapai 564.294 ton dari target 850.000 ton.
Penyaluran terendah berasal dari jenis pupuk organik yang terjual sebanyak 204.683 ton. Jumlah ini berarti 29,07% dari target 703,986 ton.
Direktur Utama PT Pupuk Sriwijaya (Pusri), Arifin Tasrif, mengatakan, puso menjadi penyebab rendahnya penyerapan pupuk bersubsidi. Kerusakan lahan membuat para petani merugi sehingga tak punya modal untuk menanam padi.
Selain itu kekeringan yang terjadi di beberapa daerah juga membuat para petani tak bisa menanam sehingga penyerapan pupuk rendah. Hingga Agustus 2011, penjualan pupuk non-subsidi Pusri baru mencapai 1,8 juta ton.
“Awal 2011 musim hujan berkepanjangan kemudian hama meningkat. Untuk itu kita perlu mempersiapkan diri untuk (musim tanam) Oktober-Maret, supaya bisa pulih,” kata Arifin, Senin(19/9).
Menteri Pertanian, Suswono, mengatakan, pemberian pupuk bersubsidi ini menjadi salah satu kunci penting untuk mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pangan. Untuk mempermudah akses petani kepada pupuk, Pusri menerapkan sistem rayonisasi sejak 1 September 2011.
Dengan sistem baru ini, subsidi pupuk untuk wilayah Kalimantan Barat akan diserahkan kepada PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim). Sementara itu, pasar Pupuk Kujang di Brebes dan Tegal akan diserahkan kepada Pusri karena sarana mereka di Semarang dan Cilacap masih beroperasi. Sementara Pupuk Kujang akan difokuskan untuk melayani wilayah Jawa Barat.
“Dengan begitu, biaya transportasi akan jadi lebih murah dan keterlambatan pengiriman juga akan bisa diminimalisasi,” kata Direktur Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian Sumarjo Gatot Irianto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
