Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi VII DPR RI mengusulkan dibuatkan satuan tugas (satgas) khusus untuk pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) agar penyalurannya bisa lebih tepat sasaran. Pasalnya, saat ini marak terjadi penyelewengan BBM Subsidi di lapangan.
Anggota Komisi VII DPR Ri dari Fraksi Golkar, Mukhtarudin mengatakan, dia agak khawatir kuota ini jebol tahun 2022.
“Yang perlu dipercepat adalah penegakan hukumnya. Distribusi banyak jebol sana-sini. Dari penikmat BBM bersubsidi itu masyarakat mampu. Kalau pengetatan tidak ada, ini bisa jebol,” jelasnya dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI bersama Kementerian ESDM, Rabu (24/8).
Mukhtarudin bilang, dengan tidak tepatnya distribusi BBM ini, jangan sampai terjadi kelangkaan di mana-mana. “Ini menjadi masalah bangsa ini. Kalau perlu buat satgas khusus pengawasan distribusi ini,” tegasnya.
Baca Juga: Pemerintah Bakal Naikkan Harga BBM Subsidi, Ini Pendapat Pengamat UGM
Dia mengungkapkan, selama ini pemerintah tidak mempunyai satgas karena melimpahkan tugas kepada BPH Migas. Sementara BPH Migas memiliki keterbatasan kemampuan dan jaringan ke akar rumput yang tidak begitu kuat.
Di sisi lain, lembaga-lembaga stakeholder yang diberikan penugasan untuk mengawasi juga tidak berjalan baik.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Ri, Maman Abdurrahman mengemukakan bahwa saat ini banyak oknum yang memanfaatkan momen disparitas harga yang cukup tinggi antara BBM Subsidi dan harga BBM industri.
“Banyak sekali truk-truk ngantri di SPBU yang merupakan truk siluman, tiba-tiba saja muncul dulu rusak. Tangki itu dimanipulasi yang awalnya 100 liter bahkan dimodifikasi jadi 300 liter, masuklah di ke SPBU dibacking oleh oknum aparat,” ungkapnya.
Baca Juga: Jokowi: Kenaikan Harga Pertalaite Jangan Sampai Turunkan Daya Beli Rakyat
Maman mengemukakan, pemain penampung ini menjual BBM tersebut ke nelayan dan pabrik-pabrik penambang. Maka itu, Maman juga mendorong bahwa subsidi BBM yang tadinya berbasis produk langsung dimasukkan ke masyarakat miskin seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Menteri ESDM, Arifin Tasrif juga mengakui bahwa dari hasil tinjauan ke lapangan banyak hal-hal menyimpang terkait pemanfaatan BBM subsidi. “Ini terjadi secara cukup masif dan ini memang sedang diperbaiki,” terangnya.
Adapun beberapa waktu lalu, dia mengakui aparat juga sudah banyak menemukan kasus penimbunan dan sudah dihukum dan akan diintensifkan lagi di semester II tahun ini.
Baca Juga: Ekonom Menilai Kenaikan Suku Bunga BI sebagai Sinyal Kuat Kenaikan Harga BBM
Arifin mengakui untuk program digitalisasi SPBU pihaknya bekerja sama dengan Korlantas untuk mendapat data-data kendaraan berupa BPKP, STNK, CC-nya berapa liter, kapasitas tangki yang selama ini banyak dimodifikasi.
“Jadi banyak mengangkut komoditas tapi angkut BBM yang arahnya meleset,” kata Arifin.
Dia mengatakan, Kementerian ESDM mendukung program tepat sasaran yang sekarang sudah mulai menggulirkan dengan menggunakan data-data yang ada di DTKS dan membutuhkan koordinasi lagi dengan instansi lainnya yang terkait. Arifin berharap dengan ini, alokasi BBM Subsidi bisa lebih tepat sasaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
