/2026/01/06/1043778783.jpg "Permintaan PLTS Atap Melonjak, Pelaku Usaha Keluhkan Kuota dan Regulasi")
Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perkembangan industri Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di Indonesia mencatatkan pertumbuhan pesat dalam tiga hingga empat tahun terakhir. Kendati demikian, para pelaku usaha masih mengeluhkan kendala regulasi, kuota yang terbatas, serta belum optimalnya skema insentif dan pembiayaan.
Chief Executive Officer SUN Energy, Emmanuel Jefferson mengungkapkan, pertumbuhan sektor energi surya saat ini didorong oleh lonjakan kesadaran dan permintaan dari sektor industri. Menurutnya, pemanfaatan PLTS kini dipandang sebagai langkah efisiensi konkret untuk menurunkan beban biaya operasional bisnis secara signifikan.
"Saya lihat dari demand-nya, kami sebagai solar developer itu bekerja sama dengan pabrik-pabrik atau industri yang ingin pasang PLTS. Yang kita lihat demand-nya sudah sangat tinggi," ujarnya dalam BIG Energy Forum, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Baca Juga: Kebutuhan Listrik Terus Naik, Harus Ada Penguatan Sistem Kelistrikan
Pria yang akrab disapa Jeff ini menjelaskan, pergeseran pemahaman pasar telah mengubah pola interaksi dengan calon pengguna.
Jika beberapa tahun lalu pengembang harus gencar mengedukasi dasar pemanfaatan panel surya, saat ini para pelaku industri langsung berfokus pada kalkulasi komersial dan skema bisnis yang ditawarkan.
"Jadi kalau 3-4 tahun lalu mungkin ketika kita pitching masih banyak perkenalan PLTS itu seperti apa, benefitnya seperti apa, kalau sekarang itu kita ngomong komersialnya gimana, karena mereka sudah mengerti," jelasnya.
Ia membeberkan, adopsi energi surya kini tidak sekadar mengejar target pemasaran atau pemenuhan indikator Environmental, Social, and Governance (ESG) perusahaan multinasional semata.
Dia bilang, pemasangan sistem PLTS terbukti mampu mereduksi pengeluaran listrik hingga 30%, sehingga membuat struktur operasional bisnis menjadi lebih efisien.
Kendati minat pasar tergolong besar, Jeff menilai, regulasi masih menjadi tantangan utama yang belum mampu mengimbangi tingginya permintaan. Ia mendorong agar kebijakan pemerintah dapat beradaptasi secara dinamis guna memfasilitasi keterlibatan swasta, termasuk dalam mendukung target nasional sebesar 100 gigawatt.
"Nah bagaimana regulasi bisa memfasilitasi itu. Misalnya, berapa tahun lalu kan kita membuatkan regulasi tentang PLTS Atas, kenyataannya dua tahun belakangan lebih banyak waiting list-nya," katanya.
Jeff menuturkan, terbatasnya kuota yang disediakan membuat pendaftaran pelanggan kerap tertahan dalam antrean panjang. Situasi tersebut menuntut pengembang memberikan penjelasan ekstra kepada pelanggan yang memiliki target implemetasi ketat.
Baca Juga: Perpres 79/2026 Perkuat Tata Kelola Pertambangan Timah
"Jadi antrean orang yang pengen pakai PLTS Atap lebih tinggi daripada kuota yang tersedia. Justru kita yang terkadang harus edukasi ke customer, ini harus tunggu kuota cycle berikutnya. Padahal kliennya aduh perusahaan saya dari headquarter di Jepang atau di US sudah minta saya implementasi tahun ini juga nih. Jadi itu regulasi bagaimana memfasilitasi," tuturnya.
Selain regulasi kuota, lanjut dia, skema insentif juga dinilai masih sangat minim jika dibandingkan dengan insentif kendaraan listrik.
Di sisi pembiayaan, Jeff mengakui, ketertarikan investor global untuk mendanai proyek energi terbarukan di Indonesia sangat tinggi. Meski begitu, tren kenaikan suku bunga dan pelemahan nilai tukar rupiah menaikkan komponen capex hingga 30%, sehingga mengurangi jumlah proyek yang tergolong layak dan bankable.
"Saya sering ketemu calon investor baik dari China, Timur Tengah, Amerika, Eropa dan sebagainya. Interest untuk invest di renewable project di Indonesia sangat banyak. Yang kurang banyak adalah proyek yang bankable atau proyek yang return-nya menarik gitu," katanya.
Sebagai bentuk perbandingan, Jeff memaparkan pengalamannya mengelola proyek solar farm kapasitas 130 MW di Australia. Pemerintah setempat memberikan insentif performa pembangkit yang nilainya bisa mencapai 20% hingga 30% dari total pendapatan, sehingga mampu menjaga keekonomian proyek secara berkelanjutan.
"Kami punya solar farm juga 130 MW di Australia. Pemerintah Australia justru memberikan insentif untuk power plant yang supply ke grid-nya mereka. Dan insentifnya itu tergantung dari kinerja power plant-nya. Jadi kita juga ada insentif untuk menjaga power plant kita, performanya bagus, supaya justru kita dapat insentifnya tinggi. Dan insentif itu sangat signifikan, bisa sampai 20 atau 30% dari pendapatan kita," pungkasnya.
Baca Juga: Indonesia Re Dukung kelompok Pembudidaya Ikan Menuju Kemandirian Pangan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
