Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) anak usaha PT Pertamina (Persero) yang fokus dalam bisnis panas bumi, memutuskan untuk menunda pengembangan Wilayak Kerja Penugasan (WKP) Panas Bumi Gunung Lawu. Masalah non teknis menjadi salah satu faktor utama perusahaan akhirnya tidak menjadikan WKP seluas 60.030 hektare (ha) sebagai prioritas pengembangan.
Sekretaris Perusahaan PGE, Tafif Azimuddin mengungkapkan ada dua masalah non teknis yang menjadi tantangan berat WKP Gunung Lawu. Pertama, adanya situs purbakala di sekitar area lokasi pengembangan.
"WKP Gunung Lawu kan sulit. Ada dua masalah besar pertama terkait purbakala , itu pas candi-candi di sekitar situ. Kalau kita bongkar jalanan kena fondasi candi sedikit aja kitata harus mundur," kata Tafif saat ditemui di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), (5/3).
Kedua, perizinan dari pemerintah daerah juga dipastikan tidak akan keluar lantaran ada masalah terkait situs purbakala tersebut.
Tafif menjelaskan, PGE telah menerima surat resmi dari para bupati wilayah kerja Gunung Lawu, yang berisikan penolakan pengembangan panas bumi di wilayah mereka.
WKP Gunung Lawu berada di beberapa wilayah kabupaten yakni Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
"Yang jelas kami sudah pegang suratnya bupati bahwa waktu itu kita belum bisa masuk. Mau sosialisasi belum bisa," ungkapnya.
Dalam kajian awal, WKP Panas Bumi Gunung Lawu diproyeksikan memiliki cadangan terduga 165 megawatt (MW) sementara PGE dalam kajiannya berencana untuk mengembangkannya dengan kapasitas sebesar 110 MW.
Sebenarnya lanjut Tafif, manajemen sudah menyiapkan opsi lain selain menunda pengembangan WKP Gunung Lawu yakni dengan meminta penugasan WKP panas bumi lainnya kepada pemerintah.
Manajemen PGE masih harus mengkaji proses permintaan WKP penugasan lainnya kepada korporat baru kemudian korporat mengajukan penugasan kepada Pemerintah.
"Nah ini kalau tidak kami postpone (tunda) sih ya kami minta tukar saja nanti penugasan yang lain," ujarnya.
Catatan saja, WKP Gunung Lawu diserahkan hak pengelolaannya kepada PGE setelah melalui tender di tahun 2016. Saat itu PGE sukses menyisihkan PT Star Energy Geothermal Indonesia dengan penawaran harga tenaga listrik sebesar 10,00 sen US$ / kWh, sementara Star Energy memberikan penawaran 14,47 sen US$/ kWh.
PGE merupakan salah satu perusahaan panas bumi nasional terbesar di Indonesia dengan total kapasitas terpasang saat ini mencapai mencapai 587 MW. Namun kapasitas itu tidak akan bertahan lama karena jika PLTP Karaha Unit 1 sudah beroperasi maka kapasitas terpasang akan bertambah 30 MW sehingga total kapasitas terpasang mencapai 617 MW.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
