Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Rizki Caturini
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIgas) menunjuk PT Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk menjual uncommitted cargo Liquified Natural Gas (LNG) Bontang dari Wilayah Kerja (WK) Migas Sanga-Sanga.
Hal itu diputuskan sejak 04 Desember 2017 melalui Surat Keputusan (SK) No. KEP – 0103/SKKMA0000/2017/S2 Tentang Penunjukan Penjualan LNG Bagian Negara, yang ditandatangani langsung oleh Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi.
Dalam poin surat itu yang diterima oleh KONTAN, disebutkan bahwa penunjukan penjualan uncommitted cargo LNG Bontang kepada PGN, guna memberikan pendapatan negara sampai dengan berakhirnya batas waktu Kontrak Kerja Sama WK Sanga-Sanga yaitu tahun 2018.
Itu juga merujuk pada risalah rapat antara SKK Migas, PT Pertamina (Persero), PGN, dan Vico Indonesia tanggal 20 November 2017 mengenai rencana penjualan uncommitted cargo LNG. Dan, dilanjut tanggal 22 November 2017 mengenai strategi penjualan LNG tersebut.
Tapi penunjukan penjualan LNG Bontang ini membuat gesekan baru antara PGN dan Pertamina. Sumber KONTAN mengatakan, dengan ditunjuknya PGN sebagai penjual uncommitted cargo LNG ini, Joint Management Group (JMG) menolak dengan tidak akan memberikan persetujuan pengiriman kargo LNG dari Bontang.
“SKK Migas mencoba memposisikan bahwa Badak dan JMG adalah independent, lalu setelah itu baru masuk ke marketing. Tapi, Pertamina bantah bahwa JMG itu satu-kesatuan dan kepanjangan tangan Pertamina,” terangnya kepada Kontan.co.id, Jumat (8/12).
Usut punya usut, JMG merupakan gabungan perusahaan yang salah satu anggotanya adalah Pertamina yang fungsinya sebagai pengatur jadwal pengiriman kargo LNG dari Bontang. Jadi nantinya, ketika PGN yang ditunjuk sebagai penjual uncommitted cargo LNG ini, harus ada persetujuan dari JMG tersebut.
Kemudian, Pertamina juga minta ditunjuk atau menjadi joint seller untuk menjadi penjual uncommitted LNG tersebut. Sehingga, PGN hanya sebagai pemasar dan Pertamina yang akan memproses. Tapi, SKK Migas keberatan apabila ada dua penjual yang ditunjuk untuk menjual barang yang sama.
Namun Direktur Utama PGN, Jobi Triananda enggan berkomentar. Begitu juga dengan pihak dari Pertamina, "Maaf saya belum update (informasi itu)," ucap Vice President Corporate Comunication Pertamina, Adiatma Sarjito kepada Kontan.co.id, Minggu (10/12).
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Migas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Ego Syahrial membenarkan bahwa pemerintah telah menunjuk PGN sebagai penjual uncommitted cargo LNG Bontang sejak surat itu diturunkan oleh SKK Migas.
“Siapapun, selama bisa memberikan penghasilan buat negara, kami kasih kesempatan. PGN salah satu yang berkecimpung di bidang ini,” ujar Ego, Jumat (8/12).
Ego pun tidak menampik bahwa saat ini Pertamina keberatan. Namun, ia bilang, nantinya juga Pertamina akan sepakat dengan terbentuknya Holding BUMN Migas. Pasalnya, Pertamina sudah harus terbuka. “Semua bisa berkontribusi terhadap pendapatan negara sebaik-baiknya,” tandasnya. Namun sayangnya Ego belum bisa menjelaskan berapa uncommitted cargo LNG yang akan dijual oleh PGN itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
