Reporter: Mimi Silvia, Pratama Guitarra | Editor: Havid Vebri
JAKARTA. Beberapa perusahaan migas asing seperti Shell, Total, dan Aramco sudah menyatakan minat untuk ikut menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Direktur Jenderal Migas IGN Wiratmadja mengatakan, ketiga perusahaan ini sudah menyampaikan minatnya secara lisan.
"Mereka mau melakukan kajian dulu. Secara tertulis belum disampaikan minatnya, baru menyampaikan dengan lisan," kata Wiratmadja kepada wartawan, Kamis malam (17/9).
Namun, keinginan investor ini mendapat penolakan dari Pertamina. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Sutjipto mengingatkan bahwa BBM subsidi sebaiknya dikendalikan oleh alat negara. "Kalau swasta bergerak disitu apakah negara bisa memegang betul swasta karena perannya berbeda," kata Dwi kepada wartawan, Kamis malam (17/9).
Pertamina mengklaim, selama ini mendistribusikan dana pemerintah lewat BBM susbidi itu. Sedangkan jika ditangani swasta maka akan berubah bentuk karena swasta tentu berpikirnya mencari untung.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andi Sommeng mengatakan, masuknya perusahaan swasta asing ini memang bak buah simalakama. Namun dia mengingatkan, selama ini Pertamina memegang kendali atas BBM subsidi terlalu besar, yaitu sebesar 96% dari total 17,05 juta kilo liter (KL).
Sisanya disalurkan oleh PT AKR Korporindo Tbk sebanyak 645.000 KL. Padahal, menurut UU Anti Monopoli badan usaha tidak boleh menguasai lebih dari 60%. "Kalau melebihi artinya memonopoli," kata Andi kepada wartawan, Kamis (17/9).
Atas dasar itu, rencananya sekitar 30% jatah PSO (public service obligation) Pertamina akan dibuka untuk swasta. "Sekitar 5 juta KL kan lumayan untuk swasta. Ini dalam rangka stimulasi kegiatan ekonomi maka market dibuka," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
