Reporter: Azis Husaini | Editor: Rizki Caturini
KONTAN.CO.ID - MUARA ENIM. PT Pertamina menyatakan tidak pernah mengirimkan surat kepada Kementerian ESDM untuk bersedia memberikan 39% saham ke Total EP. Alasannya karena Pertamina masih memegang surat dari Menteri ESDM Sudirman Said bahwa jatah Total EP di Mahakam hanya 30% saham saja.
Asal tahu saja, kontrak Total EP di Blok Mahakam akan habis 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2018 blok gas itu akan dikelola Pertamina. Surat pengalihan Blok Mahakam 100% akan menjadi milik Pertamina itu sudah diteken sejak 2015 lalu.
Setelah Blok Mahakam diberikan kepada Pertamina, tahun 2016 lalu Menteri ESDM Sudirman Said memutuskan untuk memberikan Total EP participating Interest (PI) sebesar 30% melalui surat resmi kepada PT Pertamina dengan skema business to business (B to B) alias tidak gratis diberikan.
Setelah surat tersebut turun, Pertamina langsung membuat tim antara Pertamina, SKK Migas, dan Total EP untuk melakukan proses transisi. Bahkan Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam dan Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto terbang ke Prancis untuk mendiskusikan soal Blok Mahakam tersebut.
"Waktu kami bertemu di Prancis 2016 lalu, BOD Total menyatakan tidak fokus dengan Blok Mahakam, atau tidak terlihat ketertarikannya terhadap Blok Mahakam lagi," ungkap dia, Rabu (6/12).
Selang beberapa lama, memasuki tahun 2017, Pertamina dan Total EP terus mendiskusikan soal masa transisi. Saat itu Total EP hanya mengebor sekitar 6 sumur di Blok Mahakam, padahal harusnya mereka mengebor lebih banyak.
Meski demikian, Pertamina memaklumi itu sehingga Pertamina membuat keputusan untuk melakukan pengeboran lanjutan di Mahakam. "Kami bor tahun ini, tetapi produksinya baru tahun depan," imbuhnya.
Proses transisi tersebut sebenarnya sudah berjalan mulus, sampai pada beberapa bulan lalu rupanya Total EP dalam sebuah forum menyatakan berminat untuk mengelola Blok Mahakam jika sahamnya ditambah menjadi 39% dari yang sebelumnya hanya diberikan 30%.
Namun demikian, Pertamina hanya menuruti apa yang sudah tersurat sejak awal bahwa Total hanya mendapat 30% PI saja di Blok Mahakam. "Jadi tidak benar Pertamina mengirim surat ke Pemerintah untuk memberikan tambahan saham ke Total menjadi 39% itu," ungkap Syamsu.
Syamsu juga menjelaskan bahwa Pertamina adalah milik negara, apa yang diminta oleh pemerintah pasti akan dilaksanakan. "Tetapi kami hanya ikut jika pemerintah yang meminta. Sebab sesuai surat sebelumnya memang hanya 30% saja untuk Total EP," ujar dia.
Dia menjelaskan, tidak masalah jika sampai akhir kontrak habis Total EP tidak melakukan transaksi dengan Pertamina terkait keikutsertaan mereka. Sebab, pihaknya sudah menyiapkan dana US$ 700 juta untuk investasi di Blok Mahakam.
"Kalau Total EP masuk di tengah-tengah 2018 tidak apa-apa juga, tetapi nanti kita bicara soal harganya, karena kami sudah punya hitungan aset Mahakam sekarang," ujar Syamsu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
