Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Harga batubara yang tinggi saat ini membuat perusahaan batubara cenderung memanfaatkan peluang untuk menggenjot ekspor. Hal ini dipicu disparitas harga yang signifikan dengan harga batubara di dalam negeri. Persoalan ini kembali membuka potensi berkurangnya pasokan batubara ke domestik atau ke PLN untuk kebutuhan pembangkit listrik.
Asal tahu saja, saat ini harga batubara global sudah di atas US$ 340 per ton. Sedangkan harga batubara untuk keperluan domestic market obligation (DMO) ke sektor kelistrikan dipatok di harga US$ 70 per ton.
Sejalan dengan naiknya harga batubara ini, menurut data PLN, stok batubara yang sudah membaik di periode Febuari-Juni 2022 berada di kisaran 5,1 juta hingga 5,7 juta MT, saat ini mengalami tren penurunan.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengakui, sanksi berupa pembayaran dana kompensasi dengan tarif yang kecil dan pembayaran denda bagi yang melanggar kontrak menyebabkan perusahaan batubara cenderung lebih memilih membayar denda sanksi dan kompensasi dibandingkan dengan nilai ekspor yang bisa diperoleh.
“Ada kecenderungan untuk menghindari kontrak dengan industri dalam negeri,” kata Arifin dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, Selasa (9/8).
Baca Juga: Kementerian ESDM Pastikan Pasokan Batubara PLN Masih Mencukupi
Padahal, saat ini terjadi peningkatan konsumsi batubara sejalan dengan pertumbuhan permintaan listrik. Arifin bilang, bahwa hal inilah yang harus dilakukan antisipasi untuk itu kementerian ESDM sudah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan untuk bisa mengalokasikan tambahan produksinya demi memenuhi permintaan yang ada.
“Saat ini pelaksanaannya baru kurang lebih 50%,” terangnya.
Dengan adanya kondisi ini, Arifin bilang, perlu kebijakan baru untuk menjamin ketersediaan batubara dalam negeri melalui penghimpunan, penyaluran dana kompensasi lewat badan layanan usaha (BLU) batu bara. Kemudian hal lain yang juga jadi catatan Menteri ESDM ialah soal kualitas batubara yang bisa memenuhi dan yang tidak bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri.
Arifin mengatakan, soal perkembangan pembentukan entitas khusus batubara saat ini izin prakarsa belum mendapat persetujuan karena masih ada perdebatan payung hukum dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres).
“Proses BLU batubara sendiri sekarang ini sudah dalam finalisasi dalam artian bahwa memang ada dispute terakhir apakah Perpres atau PP. Posisi kami memang berharap pada Perpres maka kami lakukan komunikasi dan harmonisasi ke kementerian terkait,” ujarnya.
Kemudian, telah dilakukan rapat klarifikasi untuk membahas izin prakarsa yang diminta dan diperlukan penjelasan tambahan yang masih dalam perkembangan.
Arifin menyampaikan, Kementerian ESDM telah menyampaian surat ke Sekretariat Negara (Setneg) mengusulkan agar payung hukum dapat berupa Perpres. Draft prepres dan turunan lainnya seperti Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri ESDM (Kepmen ESDM) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) telah disiapkan yang secara paralel akan dibahas.
“Dalam waktu dekat ini diharapkan segera diselesaikan sehingga BLU bisa dilaksanakan,” ujarnya.
Sejatinya, Kementerian ESDM sudah menjalankan strategi dan kebijakan untuk mengamankan pasokan batubara ke domestik.
Arifin menyebut, secara garis besar pemerintah telah melaksanakan pengawasan pelaksanaan DMO pemegang IUP, IUPK dan PKP2B secara berkala sembari berkoordinasi dengan PLN serta industri lainnya seperti pupuk dan semen dalam forum rapat bulanan.
Kemudian juga dilakukan perbaikan pengadaan batubara PLN melalui kontrak harus jangka panjang, jadi tidak dilakukan secara spot. Pasokan batubara langsung dari prusahaan tambang, penataan inventori (stok) di PLN dan spesifikasi (kualitas) pasokan batubara sesuai dengan desain PLTU. Pihaknya juga melakukan perbaikan skema pembayaran dari PLN.
Kata Arifin, berdasarkan realisasi DMO batubara untuk kelistrikan dari 2015 sampai 2021 konsumsi batu bara mengalami kenaikkan sampai 60%. Adapun pada tahun 2022, rencana volume kontrak batu bara untuk kelistrikan adalah sebesar 144,1 juta ton dengan volume alokasi sebesar 122,5 juta ton. Realisasi pemenuhan batu bara untuk kelistrikan hingga Juli 2022 adalah sebesar 72,9 juta ton.
Baca Juga: Per Semester I, Realiasi PNBP Dari Denda dan Dana Kompensasi Capai Rp 1,83 Triliun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
