kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45895,55   2,12   0.24%
  • EMAS1.333.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Petani kakao protes masih dikutip bea keluar


Kamis, 01 Desember 2016 / 18:16 WIB
Petani kakao protes masih dikutip bea keluar


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Dupla Kartini

JAKARTA. Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) keberatan dengan keputusan Kementerian Perdagangan (Kemdag) yang masih mematok tarif bea keluar (BK) biji kakao sebesar 5%.

"Seharusnya bea keluar kakao 0%. Apapun kebijakan yang namanya tarif akan membebani petani kakao," kata Ketua Umum Askindo Zulhefi Sikumbang, Kamis (1/12).

Saat ini, total kapasitas industri pengolahan kakao mencapai 850.000 ton per tahun, sementara produksi kakao merosot menjadi 400.000 ton. Bahkan, kata Zulhefi, Akindo memperkirakan akan terjadi penurunan produksi kakao nasional menjadi di kisaran 250.000 ton saja dalam beberapa tahun ke depan.

Lanjutnya, pengenaan BK biji kakao tidak adil, sebab 90% pemilik kebun tanaman kakao merupakan petani. Sementara pada komoditas serupa seperti karet, kopi dan teh yang mayoritas 90% perkebunannya dikuasai petani, justru tidak dikenakan BK. Zulhefi menilai, seharusnya pemerintah hanya mengenakan BK pada komoditas perkebunan yang mayoritas dikuasai perusahaan, seperti kelapa sawit yang 70% perkebunannya dikuasai pengusaha.

Akibat masih dikenakannya BK untuk biji kakao, maka minat petani untuk menanam kakao akan terus menurun. Kondisi ini terlihat dari penurunan produksi kakao nasional dalam beberapa tahun terakhir.

Zulhefi bilang, produksi kakao nasional sebelumnya sempat menyentuh 650.000 ton, tapi terus menurun menjadi 400.000 ton. Penurunan ini tak terlepas dari kesulitan petani berkebun kakao karena banyaknya hama penyakit. Kondisi ini membuat petani lebih memilih menanam komoditas lain. Dampak peralihan petani kakao ke komoditas lain sangat terasa pada produksi kakao nasional karena 90% perkebunan kakao dikuasai petani dan bukan perusahaan.

Akibat kebijakan yang tidak lagi pro pada penanaman kakao, industri pengolahan kakao di dalam negeri semakin kesulitan mendapatkan bahan kakao. Bahkan Zulhefi mengklaim, rata-rata pabrik pengolahan kakao dalam negeri tidak lagi beroperasi penuh dan rata-rata hanya beroperasi 50% saja dari total kapasitas yang dimiliki.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Accounting Mischief Practical Business Acumen

[X]
×