Petani Sawit Khawatir Harga Pupuk Naik Imbas Konflik Timur Tengah

Reporter: Chelsea Anastasia | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Petani sawit mengkhawatirkan risiko naiknya harga pupuk imbas konflik Timur Tengah yang melibatkan Israel-Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Rino Afrino mengatakan, harga pupuk bisa jadi premium lantaran meningkatnya harga minyak bumi. 

"Yang menakutkan bagi petani sawit adalah kenaikan harga pupuk, karena memang pupuk ini kami full impor," katanya dalam diskusi publik di Kementerian Pertanian, Senin (2/3/2026).

Baca Juga: Laba Jasa Marga (JSMR) Turun 19% Jadi Rp 3,7 Triliun, Tapi Ekspansi Tetap Jalan

Lebih lanjut, Rino bilang, distribusi minyak dari Teluk ke negara yang merupakan net importir minyak, seperti Indonesia dan India, juga terhambat. Terganggunya distribusi inilah yang membuat harga minyak bumi ikut terkerek.

"Harga crude palm oil (CPO) bisa naik karena harga minyak bumi terkerek naik. Kalau negara-negara pembeli CPO menahan pembelian karena harga terlalu mahal, maka kita punya masalah," lanjutnya.

Apalagi, saat ini, sebesar 60% pasar CPO Indonesia ditujukan untuk pasar ekspor. Kata Rino, jika 60% pasar tersebut menunda pembelian, pasokan CPO di tangki milik pabrik kelapa sawit (PKS) dalam negeri dapat menumpuk. Dengan demikian, PKS juga akan menahan laju pembelian tandan buah segar (TBS) milik petani.

Rino menegaskan hal ini pada akhirnya dapat merugikan para petani sawit. "Petani tidak punya tangki seperti PKS. Mereka bisa bertahan untuk sebulan atau dua bulan, tetapi kami petani hanya punya nafas untuk 1x24 jam," tandas Rino.

Secara terpisah, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) juga mencemaskan hambatan yang akan dihadapi pelaku usaha CPO akibat konflik Timur Tengah ini.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono bilang, jika stok CPO dalam negeri meningkat signifikan akibat ekspor tertahan, proses di hulu juga akan terganggu.

Dengan adanya risiko dampak ini, menurutnya, sulit bagi pelaku usaha untuk menyiapkan langkah antisipatif. “Karena yang menjadi masalah adalah hambatan transportasi, jadi ini agak sulit,” katanya kepada Kontan, Senin (2/3/2026).

Baca Juga: Resmi! Pemerintah Wajibkan BHR Ojol Cair H-7 Sebelum Lebaran

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News