/2025/05/08/1761615293.jpg "PEVS 2026 Bidik Transaksi hingga Rp 1,1 T, Periklindo Soroti Kepastian Insentif EV")
Reporter: Leni Wandira | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) menargetkan nilai transaksi Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2026 mencapai Rp 1 triliun hingga Rp 1,1 triliun.
Untuk mendorong transaksi, penyelenggara mengandalkan program cashback serta memperkuat pendekatan bisnis ke bisnis atau business-to-business (B2B).
Project Director PEVS 2026, Michael Bayu mengatakan, target transaksi tahun ini dipatok tumbuh sekitar 20% dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar Rp 987 miliar. Target tersebut memperhitungkan potensi transaksi yang tidak hanya berasal dari aktivitas selama pameran, tetapi juga dari kegiatan bisnis B2B.
“Tahun lalu nilai transaksinya Rp 987 miliar. Untuk PEVS tahun ini ditargetkan tumbuh 20% sekitar Rp 1 triliun hingga Rp 1,1 triliun. Itu perkiraan untuk tahun ini, bukan hanya selama penyelenggaraan PEVS. Kita juga memiliki konsep bisnis B2B, sehingga potensi transaksinya cukup tinggi,” ujar Michael dalam pembukaan ajang PEVS 2026, Kamis (29/10/2026).
Ketua Umum Periklindo, Moeldoko mengatakan, program cashback juga menjadi salah satu upaya untuk mendongkrak transaksi kendaraan listrik. Program serupa sebelumnya dijalankan dalam kegiatan IIMS di Balikpapan dan disebut mampu meningkatkan nilai transaksi hingga Rp 10 miliar.
Baca Juga: Periklindo Dorong Insentif Kendaraan Listrik untuk Angkutan Komersial dan Logistik
Di PEVS 2026, program tersebut kembali diterapkan untuk menarik minat konsumen. Moeldoko berharap insentif langsung kepada pembeli dapat membantu mendorong transaksi di tengah ketidakpastian kebijakan insentif kendaraan listrik.
Menurut Moeldoko, kepastian kebijakan menjadi salah satu hal yang dibutuhkan pelaku industri kendaraan listrik. Ketidakjelasan mengenai kelanjutan insentif dapat membuat dealer menunggu kebijakan pemerintah, sementara konsumen menunda pembelian.
“Yang diinginkan adalah kepastian. Kalau pemerintah memang tidak memberikan insentif, sampaikan secara tegas bahwa tidak ada insentif. Dengan begitu, pelaku industri tidak terus berada dalam ketidakpastian,” kata Moeldoko.
Ia menilai kepastian kebijakan idealnya diberikan untuk jangka waktu tiga tahun. Dengan horizon tersebut, pelaku industri memiliki waktu untuk menyusun strategi bisnis, baik ketika pemerintah melanjutkan insentif maupun saat insentif tidak lagi diberikan.
Baca Juga: Periklindo Ingin Indonesia Tak Sekadar Jadi Pasar Kendaraan Listrik
Selain kepastian insentif, Periklindo menyoroti kebutuhan pengembangan infrastruktur pengisian daya. Moeldoko mendorong pemerintah dan PT PLN (Persero) memberikan kemudahan bagi pihak swasta yang ingin berinvestasi dalam pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).
Menurut dia, pembangunan infrastruktur pengisian daya perlu berjalan seimbang dengan pertumbuhan populasi kendaraan listrik. Keterlibatan swasta dibutuhkan agar pengembangan SPKLU tidak hanya bergantung pada PLN.
Sementara itu, Project Director PEVS 2026 Michael Bayu menjelaskan, konsumen yang melakukan pemesanan kendaraan melalui surat pemesanan kendaraan (SPK) selama pameran dan memenuhi ketentuan berkesempatan memperoleh cashback langsung. Nilainya berkisar Rp 500.000 hingga Rp 2,5 juta, bergantung pada jenis kendaraan dan ketentuan program.
Periklindo juga menilai pengembangan kendaraan listrik perlu diikuti kesiapan ekosistem industri, mulai dari infrastruktur pengisian daya, pasokan listrik, sumber daya manusia, riset baterai, hingga pengelolaan baterai bekas. Kesiapan tersebut dinilai penting agar pertumbuhan kendaraan listrik dapat diikuti penguatan kapasitas industri nasional.
Baca Juga: Periklindo Sambut Positif Rencana Insentif Kendaraan Listrik, Minta Kepastian Skema
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
