kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.534.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.645   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.695   -21,89   -0,28%
  • KOMPAS100 1.190   -4,72   -0,40%
  • LQ45 943   -3,92   -0,41%
  • ISSI 232   -0,82   -0,35%
  • IDX30 487   -1,75   -0,36%
  • IDXHIDIV20 582   -0,48   -0,08%
  • IDX80 135   -0,70   -0,51%
  • IDXV30 141   -1,10   -0,77%
  • IDXQ30 161   -0,50   -0,31%

PHK Marak, Pengamat Unair Ungkap Akar Masalahnya pada Kebijakan Impor Tekstil


Minggu, 27 Oktober 2024 / 15:26 WIB
PHK Marak, Pengamat Unair Ungkap Akar Masalahnya pada Kebijakan Impor Tekstil
ILUSTRASI. Buruh menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Rabu (3/7//2024). Buruh menuntut perusahaan menghentikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) buruh tekstil serta menuntut pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri khususnya industri tekstil, kurir dan logistik, dan baja. KONTAN/Cheppy A. Muchlis/03/07/2024


Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga (Unair) Hadi Subhan menyoroti maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di sejumlah industri di Tanah Air.

Berdasarkan catatan KONTAN, setidaknya ada dua kabar yang memprihatinkan datang dari industri tekstil dalam negeri. Pertama, PT Primissima (Persero) salah satu perusahaan tekstil BUMN melakukan PHK massal terhadap 402 karyawannya.

Baca Juga: Said Iqbal Minta Hal Ini Agar Perusahaan Tak Lagi PHK Buruh

Kedua, PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang.

Sebelumnya, PN Semarang juga memutus pailit PT Pandanarum Kenanga Textile (Panamtex), di mana nasib 510 pekerja terancam PHK.

“Terkait potensi PHK di sektor tekstil, pemerintah harus mengurai akar masalahanya. Misalnya kebijakan impor tekstil dan lain-lain,” kata Hadi kepada Kontan.co.id, Minggu (27/10).

Hadi mengungkapkan, pemerintah juga perlu mengatasi persoalan terkait pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Dia mencontohkan, sejumlah sektor yang bisa dimanfaatkan untuk pembukaan lapangan kerja tersebut.

Baca Juga: Menaker: Presiden Prabowo akan Selamatkan Pekerja Sritex

“(Pemeritnah perlu membuat program) industrialisasi yang padat karya dan sektor riil,” ungkap Hadi.

Di sisi lain, Hadi menambahkan, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di tahun 2025, diprediksi bakalan minim. Hal tersebut, terlihat dari rumusan yang menjadi acuan untuk kenaikan UMP tersebut.

“Kenaikan upah 2025 diprediksi sangat minim, karena sudah ada rumus formulanya. Hal ini karena angka inflasi yang sangat rendah, dan indeks tertentu yang kurang dari angka 1,” tandasnya.

Selanjutnya: Fokus Pada Keuangan Berkelanjutan, Portofolio Hijau BNI Mencapai Rp 188 Triliun

Menarik Dibaca: Deretan Kartu Ucapan Hari Sumpah Pemuda 2024 untuk Diunduh Gratis dan Dibagikan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
FREE WEBINAR - Bongkar Strategi Viral Digital Marketing Terbaru 2025 FREE WEBINAR - The Psychology of Selling

[X]
×