CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ451.012,04   -6,29   -0.62%
  • EMAS990.000 0,00%
  • RD.SAHAM -0.27%
  • RD.CAMPURAN 0.00%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.09%

BPKN Dukung Regulasi Produk Tembakau Alternatif untuk Lindungi Konsumen


Kamis, 17 Maret 2022 / 09:25 WIB
BPKN Dukung Regulasi Produk Tembakau Alternatif untuk Lindungi Konsumen
ILUSTRASI. Seseorang sedang menggunakan vape


Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendukung hadirnya regulasi berbasis kajian ilmiah bagi produk tembakau alternatif. Adanya regulasi tersebut akan semakin menguatkan potensi dari produk tembakau alternatif, seperti produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektrik, dan kantung nikotin, dalam menurunkan prevalensi merokok di Indonesia dan juga untuk melindungi konsumen.

Anggota Komisi Penelitian dan Pengembangan BPKN Arief Safari menjelaskan, angka perokok di Indonesia sangat tinggi. Sejumlah strategi sudah dilakukan pemerintah seperti kebijakan kawasan bebas rokok, gambar peringatan kesehatan, larangan iklan, dan promosi kesehatan, namun tidak cukup untuk mengurangi prevalensi merokok.

Baca Juga: Kenaikan Tarif Cukai Dinilai Memperburuk Industri Hasil Tembakau di Tanah Air

“Oleh karena itu perlu adanya pendekatan berbeda dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengedepankan produk tembakau alternatif seperti produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektrik, dan sebagainya,” kata Arief dalam keterangannya, Kamis (16/3).

Arief mendukung penggunaan produk tembakau alternatif karena tidak menghasilkan asap dan TAR, berbeda halnya dengan rokok.

Lantaran menerapkan sistem pemanasan sehingga produk tembakau alternatif mampu mengurangi potensi risiko produk dan konsumen tetap dapat memperoleh asupan nikotin.

“Penggunaan dari produk-produk alternatif ini harus diperkuat regulasi yang sesuai dengan kajian ilmiah sebagai basis. Jadi harus dilakukan dulu uji profil risiko melalui sebuah penelitian,” ujar Arief.

Apabila hasil dari kajian ilmiah terbukti efektif mengurangi risiko bagi perokok, pemerintah selanjutnya menyusun regulasi sesuai hasil temuan tersebut.

Hal ini juga bertujuan untuk memberi perlindungan bagi konsumen. Dalam perumusan regulasi, Arief menyarankan pemerintah untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan lainnya.

Ataupun membentuk tim satuan tugas di tingkat kementerian yang lintas sektoral sesuai kebutuhannya. “Tim ini akan terus bekerja sampai regulasi tersebut sesuai dan diterbitkan,” ujarnya.

Arief meneruskan aturan tersebut nantinya turut mencakup hak-hak konsumen. Kehadiran regulasi juga akan mencegah terjadinya penyalahgunaan produk ini.

“Dengan hadirnya regulasi berbasis ilmiah, prevalensi merokok di Indonesia dapat ditekan. Perlu diakui produk ini tidak sepenuhnya bebas risiko, namun dapat dikedepankan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut karena memiliki risiko lebih rendah hingga 95% daripada rokok,” ujarnya.  

Sebagai langkah awal, kata Arief, pemerintah dapat menggunakan hasil kajian ilmiah yang telah dilakukan di berbagai negara, seperti riset yang dilakukan Public Health England dari Inggris, sebagai landasan dalam perumusan regulasi.

Meski demikian, pemerintah diminta untuk juga melakukan riset tersendiri guna membandingkan risiko antara produk tembakau alternatif dan rokok. Sebab, kondisi perokok di Indonesia berbeda dengan negara lain.

Baca Juga: Usulan pengaturan atas konten promosi influencer vape mengemuka

“Penelitian ini penting agar tidak timbul rumor yang beredar tanpa dasar ilmiah yang akhirnya dianggap sesuatu kebenaran sehingga bisa jadi kontraproduktif terhadap upaya pemerintah dalam mengurangi dampak rokok,” katanya.

Dalam kesempatan berbeda, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Satria Aji Imawan, juga mendukung adanya peraturan khusus bagi produk tembakau alternatif.

Demi mendorong peralihan dan dengan adanya bukti ilmiah bahwa produk tembakau alternatif memiliki risiko yang lebih rendah daripada rokok, Satria mengharapkan adanya regulasi bagi produk tersebut.

Selain itu, kehadiran regulasi juga akan mempermudah pemerintah untuk mengoptimalkan potensi produk tersebut dalam menangani masalah rokok di Indonesia.

“Regulasi harus segera diformulasikan berdasarkan pada data lapangan terkait bagaimana perilaku orang merokok, bagaimana hasil kajian terhadap pengurangan risikonya, dan sebagainya. Dalam prosesnya, pemerintah perlu mempertimbangkan masukan semua pihak, termasuk dari kalangan konsumen,” ujarnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.



TERBARU
Kontan Academy
Data Analysis with Excel Pivot Table Supply Chain Management on Distribution Planning (SCMDP)

[X]
×