Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Negara menyebut proses tera ulang meter kWh listrik pelanggan menemui sejumlah kendala termasuk terbatasnya laboratorium tera ulang milik Kementerian Perdagangan yang belum memadai jumlahnya.
Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini bilang pihaknya memilih untuk melakukan penggantian meter ketimbang melakukan tera ulang untuk meter listrik yang telah kadaluarsa atau usianya di atas 15 tahun.
Baca Juga: PLN: Proyek PLTA Batang Toru akan tertunda hingga tiga tahun
"Tantangan terbesar dalam melakukan tera ulang keterbatasan kapasitas laboratorium tera ulang yang dimiliki oleh Kemendag untuk menjangkau pelanggan," kata Zulkifli dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (17/6).
Zulkifli melanjutkan pihaknya hanya mengikuti aturan yang ada sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera Dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, termasuk meteran listrik.
Adapun, Zulkifli menegaskan, merujuk data PLN jumlah meter yang belum dilakukan tera ulang sebanyak 8,3 juta pelanggan. "Dari data kami per 15 Juni 2020, sebanyak 7,7 juta meter tua telah diganti, selama ini kami terus komunikasi dengan Kemendag terkait itu, kami paham kemampuan untuk tera ulang terbatas," ujar Zulkifli.
Sebelumnya, PLN mengaku telah menyiapkan roadmap implikasi smart meter dalam 7 tahun mendatang guna menggantikan meteran mekanik yang masih digunakan mayoritas pelanggan.
Baca Juga: Walau terhalang Covid-19, PLTGU Jawa-1 tetap ditarget beroperasi Desember 2021
Senior Executive Vice President Bisnis & Pelayanan Pelanggan PLN, Yuddy Setyo menjelaskan roadmap tersebut telah disiapkan dan akan menyasar 79 juta pelanggan PLN. "Perlu waktu 7 tahun untuk 79 juta pelanggan, sudah kita siapkan programnya terutama untuk meteran listrik yang tua," ungkap Yuddy dalam diskusi virtual, Senin (15/6).
Sementara itu, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Ardiansyah Parman bilang upaya penerapan smart meter dalam 7 tahun mendatang tergolong berat.
Hal ini mengingat PLN masih dibayangi pekerjaan rumah lain soal tera ulang meteran pelanggan yang per 2019 lalu saja jumlahnya mencapai 14,3 juta kWh meter listrik. "Tidak kebayang penggantian smart meter 11 juta pelanggan per tahun. Untuk tera ulang 14 juta kWh saja tidak selesai-selesai," ujar Ardiansyah.
Sementara itu, Direktur Metrologi Kementerian Perdagangan Rusmin Amin menuturkan pihaknya telah menyurati Kementerian BUMN. Soal meteran listrik yang kadaluarsa, Rusmin menyebut hal ini berdampak pada kesalahan pencatatan konsumsi listrik pelanggan.
Baca Juga: Soal lonjakan tagihan, PLN: Maaf, komunikasi kami belum maksimal
Jumlah tersebut bahkan diprediksi bertambah. Menurut data Kemendag, pada tahun ini, jumlah rekening kadaluarsa bisa mencapai 15,6 juta meter kWh. "Jika ditanya apakah tagihan dari pelanggan naik karena kWh meternya, bisa iya atau tidak. Karena kalau dari sisi metrologi itu bisa merugikan konsumen dan juga merugikan PLN," terang Rusmin.
Adapun, menurut Rusmin tera ulang meter kWh elektronik harus dilakukan sepuluh tahun sekali. Sementara meter kWh mekanik dilakukan tiap lima belas tahun sekali. Ia melanjutkan, berdasarkan data sampel yang dilakukan pada medio 2011 silam, dengan jumlah sampel mencapai 1,278 unit, ada potensi terjadi kesalahan pencatatan.
Dari ujicoba tersebut, sekitar 265 unit meter kWh berpotensi terjadi kesalahan pencatatan yang merugikan konsumen dengan rerata kesalahan sebesar 15,84%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
