Sumber: Antara | Editor: Dikky Setiawan
BANDUNG. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah menghitung kebutuhan listrik untuk menunjang operasional Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yakni sekitar 29.000 kilovolt ampere yang akan didistribusikan ke enam stasiun di sepanjang Jakarta-Bandung.
"Enam stasiun tersebut yakni Halim, Gambir(Jakarta), Karawang, Walini (Kabupaten Bandung Barat), Gedebage (Kota Bandung), dan Bandung selatan," kata Deputi Manajer Komunikasi PT PLN Jawa Barat Suargina di Bandung, Rabu.
Ia mengatakan stasiun yang paling banyak memerlukan pasokan listrik adalah Gedebage dengan jumlah 15.700 kVA dan pasokan besar ini diperlukan karena di stasiun yang terletak di timur Kota Bandung ini terdapat depo dan bengkel KA cepat.
"Adapun kebutuhan listrik untuk stasiun lainnya yakni Halim 6.400 kVA, Karawang 2600 kVA, Walini 2600 kVA, serta Bandung selatan 2.200 kVA," kata dia.
Menurut diia, angka kebutuhan pasokan listrik tersebut diketahui setelah pihaknya berkoordinasi dengan pengembang KA cepat yakni PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).
Nantinya, lanjut dia, di setiap stasiun akan dibangun gardu listrik baru yang akan terhubung dengan pembangkit listrik terdekat.
"Dari gardu induk terdekat. Antara gardu dengan gardu ada instalasi internal," kata Suargina usai bertemu Gubernur Ahmad Heryawan di Gedung Sate Bandung.
Ketika ditanyakan tentang total investasi PLN untuk kebutuhan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Suargina mengaku belum mengetahuinya namun pihaknya memastikan pemenuhan listrik untuk KA cepat yang akan diintegrasikan dengan Kereta Ringan (LRT) Bandung Raya ini tidak akan mengganggu pasokan listrik untuk yang lain.
"Karena saat ini PLN pun terus menambah kapasitas dengan dibukanya sejumlah pembangkit listrik yang baru. Daya dukung pasokan listrik enggak masalah, kami siap. Karena pembangunan juga terus bertahap, seperti di Jatigede. Semuanya masuk dalam program 35 ribu mw," kata di.
Sementara itu, terkait pembangunan LRT Bandung Raya, Pemerintah Provinsi Jabar mendorong pemerintah kabupaten/kota di Bandung Raya untuk memasukkan pembangunan kereta ringan itu ke dalam tata ruang masing-masing daerah.
"Dan saat ini, baru Kota Bandung yang sudah memasukkan pembangunan tersebut ke dalam rincian desain tata ruangnya," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa.
Ia mengatakan RDTR tersebut sangat penting agar rencana pembangunan LRT ini terintegrasi antara masing-masing kabupaten/kota. "Kota Bandung sudah ada tata ruang dan RDTR, tinggal sinkronisasi Kota Bandung dengan yang lainnya. Harus sampai kepada koordinat," katanya.
Setelah ada RDTR dari masing-masing kabupaten/kota, lanjut Iwa, pihaknya akan mengusulkan trase ke Kementerian Perhubungan. "Jadi setelah masuk tata ruang, lalu bagaimana agar terintegrasi. Baru kita trase," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
