PLN Tambah Pasokan Batubara, Perhapi Minta Pemerintah Jamin Distribusi ke PLTU

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Upaya PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengamankan tambahan pasokan batubara guna mengantisipasi potensi pemadaman bergilir mendapat perhatian dari kalangan pelaku industri pertambangan.

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai, keberhasilan langkah tersebut tidak hanya bergantung pada ketersediaan batubara, tetapi juga kepastian distribusi agar pasokan dapat tiba di pembangkit listrik tepat waktu dan sesuai spesifikasi yang dibutuhkan.

Baca Juga: Indonesia Menang Sebagian dalam Sengketa Bea Anti-Dumping dengan Uni Eropa di WTO

Ketua Dewan Penasihat Perhapi Rizal Kasli mengatakan, pemerintah perlu mengambil peran lebih aktif untuk memastikan komitmen pasokan batubara benar-benar terealisasi di lapangan.

"Pemerintah harus dapat menjamin ketersediaan batubara untuk kelistrikan agar tidak terjadi pemadaman di PLTU. Untuk itu pemerintah dapat menugaskan perusahaan batubara tertentu untuk mengirimkan batubara sesuai spesifikasi yang diminta ke pembangkit-pembangkit tersebut," ujar Rizal kepada Kontan.co.id, Kamis (9/7/2026).

Menurut Rizal, rencana penambahan pasokan batubara hingga 3 juta ton per bulan mulai Agustus hingga Desember 2026 merupakan langkah yang penting untuk menjaga keandalan operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Namun, ia mengingatkan bahwa Hari Operasi Pembangkit (HOP) idealnya dijaga di atas 30 hari agar pasokan energi tetap aman.

Baca Juga: APPBI: Batik Asli Terancam Tergerus Tekstil Bermotif Batik

"Paling aman memang HOP harus dijaga di atas 30 hari. Namun masalahnya, tidak semua PLTU memiliki kapasitas stockpile yang memadai untuk menampung batubara hingga HOP lebih dari 30 hari," jelasnya.

Rizal menambahkan, pemenuhan target HOP tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi regulasi maupun operasional.

"Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan HOP antara lain penyelesaian persetujuan RKAB, penurunan kuota produksi, harga Domestic Market Obligation (DMO) yang lebih rendah dibandingkan harga pasar ekspor (seaborne market), persoalan logistik dan manajemen rantai pasok, hingga hambatan produksi di lapangan," katanya.

Selain itu, faktor cuaca dan kondisi geografis juga kerap menghambat distribusi batubara ke pembangkit listrik.

Baca Juga: Wamendag Bidik Penguatan Dagang RI-Selangor, Incar Semikonduktor hingga Manufaktur

"Seperti hujan, banjir, longsor, kecelakaan, naik-turunnya permukaan air sungai, hingga hambatan di jalan umum bagi perusahaan yang menggunakan akses jalan umum, seperti di Sumatera," ujarnya.

Karena itu, Rizal mendorong pemerintah melakukan pembenahan tata kelola sektor pertambangan batubara secara menyeluruh agar persoalan pasokan tidak terus berulang, terutama pada paruh kedua setiap tahun.

"Rekomendasi jangka panjang adalah tata kelola di bidang pertambangan, terutama batubara, harus terus dibenahi. Berbagai hal yang masih menjadi hambatan perlu dieliminasi agar tidak mengganggu pasokan ke depan," pungkasnya.

Baca Juga: Percepat Hilirisasi Sawit, Kementan Dorong Teknologi Biodiesel B100

Sebagai informasi, PLN akan memperoleh tambahan pasokan batubara dengan nilai kalori di atas 4.500 kcal/kg untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik hingga akhir tahun.

Tambahan pasokan tersebut terdiri dari 1,8 juta ton pada Juli serta 3 juta ton per bulan sepanjang Agustus hingga Desember 2026 sebagai langkah antisipasi terhadap potensi pemadaman bergilir.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News