Reporter: Bunga Claudya, Febrina Ratna Iskana | Editor: Havid Vebri
JAKARTA. Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) belum menjadi prioritas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional. Pemerintah sata ini masih memprioritaskan pembangkit bertenaga air, panas bumi, dan sumber terbarukan lainnya.
Seperti diketahui, kebutuhan pembangkit untuk memenuhi kebutuhan listrik di seluruh wilayah Indonesia sangat tinggi. Pemerintah sendiri telah menggulirkan program pembangkit listirk berkapasitas 35.000 megawatt (MW) hingga 2019 mendatang.
Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, berdasarkan dokumen kebijakan energi nasional (KEN), nuklir masih menjadi suatu opsi energi yang bisa dieksplor untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri. "Tapi prioritas kami adalah energi baru terbarukan," ujarnya pada Senin (10/8).
Saat ini program pemerintah dalam hal tenaga nuklir hanya sebatas membangun kerjasama riset dan keahlian. Sudirman bilang, kerjasama penelitian tersebut sudah dilakukan oleh tim dari Badan Tenaga Nuklir Indonesia (Batan) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti). "Sementara untuk kerjasama business to business belum ada secara konkrit," kata Sudirman.
Asal tahu saja, Rosatam yang merupakan perusahaan milik pemerintah Rusia yang bergerak dalam pembangunan PLTN telah menyatakan minat untuk membangun PLTN di kawasan Asia, termasuk di Indonesia.
Perusahaan ini bahkan sudha beberapa kali datang ke Indonesia guna menawarkan kerjasama pembangunan PLTN. BATAN sendiri telah menunjukkan niat serius untuk merealisasikan pembangunan PLTN di Indonesia.
Dalam tahap awal, BATAN berencana membangun PLTN mini di Serpong, Tangerang yang ditargetkan selesai pada 2018.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
