/2017/06/14/1946894088.jpg "Potensi Relaksasi Produksi Batubara, Ini Strategi Pemerintah Jaga Harga dan Pasar")
Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah membuka peluang relaksasi produksi batubara pada tahun 2026 seiring dengan upaya menjaga keseimbangan antara suplai, permintaan, dan stabilitas harga komoditas energi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa opsi relaksasi tersebut masih bersifat terbatas dan akan sangat bergantung pada perkembangan harga batubara di pasar global.
Hal ini diungkap Bahlil usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Bogor, pada Rabu (25/3/2026).
“Kami sudah melaporkan kepada Bapak presiden juga terkait dengan harga komoditas dan strategi. Yang jelas bahwa dalam rangka pengendalian suplai dan demand terhadap batubara maupun nikel, sampai hari ini tidak ada perubahan kebijakan apa-apa dari Menteri ESDM,” kata Bahlil dilansir dari YouTube resmi Sekretariat Presiden, Kamis (26/03/2026).
Baca Juga: Kantongi WK Baru di Andaman, Mubadala Energy Bidik Produksi Gas Sebelum 2028
Ia menambahkan, pemerintah akan terus memantau dinamika harga sebelum mengambil langkah lanjutan terkait kebijakan produksi.
“Sambil kita melihat perkembangan, kalau harganya stabil terus, bagus, kita akan bagaimana membuat relaksasi tapi terukur terhadap perencanaan produksi,” tambah Bahlil.
Menjaga Keseimbangan Pasar Batubara dan Nikel
Bahlil menegaskan bahwa hingga saat ini kebijakan produksi masih difokuskan pada koordinasi dengan kondisi pasar global, khususnya terkait keseimbangan suplai dan permintaan.
“Yang penting harganya bagus terus, kita doakan harga batubara bagus, harga nikel bagus, kemudian bagaimana kita bisa melakukan relaksasi terukur, terbatas dan tetap menjaga suplai dan demand serta harga,” ungkapnya.
Langkah ini menjadi krusial mengingat volatilitas harga komoditas energi yang dipengaruhi oleh dinamika geopolitik dan permintaan global, termasuk dari negara-negara industri besar.
Arahan Presiden: SDA untuk Kepentingan Negara
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo memberikan arahan tegas agar pengelolaan sumber daya alam (SDA) difokuskan pada kepentingan nasional serta peningkatan penerimaan negara.
Baca Juga: Pemangkasan Pasokan Saudi Aramco ke Asia Berpotensi Tekan Pengadaan Minyak RI
“Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk bagaimana memperhatikan kepentingan negara, prioritas di atas segala-galanya dan kita menjaga sumber daya alam kita, sumber daya alam kita ini merupakan aset negara dan karena itu bahkan Bapak Presiden tadi juga memerintahkan untuk mencari sumber-sumber pendapatan di sektor mineral yang selama ini belum adil bagi negara,” jelas Bahlil.
Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu produsen utama batubara dan nikel dunia, sekaligus memastikan manfaat ekonomi yang optimal bagi negara.
Fokus Hilirisasi dan Transisi Energi
Ke depan, pemerintah menargetkan sejumlah agenda strategis di sektor energi dan mineral. Di antaranya adalah memastikan program hilirisasi berjalan optimal, mempercepat transisi energi, serta menjaga produksi komoditas tetap seimbang dengan kebutuhan pasar.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga dapat terjaga, investasi tetap mengalir, dan kontribusi sektor energi terhadap perekonomian nasional semakin kuat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
