kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.896.000   16.000   0,85%
  • USD/IDR 16.189   -82,00   -0,50%
  • IDX 6.945   17,61   0,25%
  • KOMPAS100 1.011   3,16   0,31%
  • LQ45 774   1,01   0,13%
  • ISSI 228   0,92   0,41%
  • IDX30 399   -0,13   -0,03%
  • IDXHIDIV20 461   -0,58   -0,13%
  • IDX80 114   0,33   0,30%
  • IDXV30 114   -0,33   -0,29%
  • IDXQ30 129   -0,23   -0,18%

Potensi Tak Tepat Sasaran Capai Rp 100 Triliun, Prabowo Minta Subsidi Energi Dikaji


Minggu, 03 November 2024 / 14:38 WIB
Potensi Tak Tepat Sasaran Capai Rp 100 Triliun, Prabowo Minta Subsidi Energi Dikaji
ILUSTRASI. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengkaji data penerima subsidi energi.


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengkaji data penerima subsidi energi.

Prabowo memberikan tenggat waktu dua minggu untuk menyelesaikan evaluasi ini.

Dalam konferensi pers yang digelar pada Minggu (3/11), Bahlil mengungkapkan bahwa instruksi Presiden bertujuan untuk memastikan subsidi yang diberikan tepat sasaran.

Baca Juga: Pemerintah Pertimbangkan Skema BLT untuk Subsidi Energi

Ia menyampaikan bahwa anggaran subsidi untuk tahun 2024 mencapai Rp 435 triliun, di mana Rp 83 triliun dialokasikan untuk LPG.

Bahlil juga menerima laporan dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas terkait penggunaan subsidi. 

Menurutnya, terdapat potensi ketidaktepatan sasaran dalam subsidi BBM dan listrik, dengan perkiraan sekitar 20%-30% dari total subsidi tersebut, yang dapat mencapai Rp 100 triliun.

Kementerian ESDM akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain untuk merumuskan subsidi yang tepat sasaran. 

Baca Juga: Menteri ESDM Godok Skema Formulasi Kebijakan Subsidi BBM Tepat Sasaran

Salah satu opsi yang akan dibahas adalah pemberian subsidi dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), baik secara terpisah maupun digabung dengan skema lain.

"Tunggu saja, dua minggu dikasih waktu presiden, dan dua minggu akan kami selesaikan," kata Bahlil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Owe-some! Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×