kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.783   12,00   0,08%
  • IDX 7.487   7,88   0,11%
  • KOMPAS100 1.159   4,22   0,37%
  • LQ45 919   5,86   0,64%
  • ISSI 226   -0,48   -0,21%
  • IDX30 474   3,57   0,76%
  • IDXHIDIV20 571   3,72   0,66%
  • IDX80 132   0,67   0,51%
  • IDXV30 140   1,16   0,83%
  • IDXQ30 158   0,67   0,43%

Potensi Tak Tepat Sasaran Capai Rp 100 Triliun, Prabowo Minta Subsidi Energi Dikaji


Minggu, 03 November 2024 / 14:38 WIB
Potensi Tak Tepat Sasaran Capai Rp 100 Triliun, Prabowo Minta Subsidi Energi Dikaji
ILUSTRASI. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengkaji data penerima subsidi energi.


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengkaji data penerima subsidi energi.

Prabowo memberikan tenggat waktu dua minggu untuk menyelesaikan evaluasi ini.

Dalam konferensi pers yang digelar pada Minggu (3/11), Bahlil mengungkapkan bahwa instruksi Presiden bertujuan untuk memastikan subsidi yang diberikan tepat sasaran.

Baca Juga: Pemerintah Pertimbangkan Skema BLT untuk Subsidi Energi

Ia menyampaikan bahwa anggaran subsidi untuk tahun 2024 mencapai Rp 435 triliun, di mana Rp 83 triliun dialokasikan untuk LPG.

Bahlil juga menerima laporan dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas terkait penggunaan subsidi. 

Menurutnya, terdapat potensi ketidaktepatan sasaran dalam subsidi BBM dan listrik, dengan perkiraan sekitar 20%-30% dari total subsidi tersebut, yang dapat mencapai Rp 100 triliun.

Kementerian ESDM akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain untuk merumuskan subsidi yang tepat sasaran. 

Baca Juga: Menteri ESDM Godok Skema Formulasi Kebijakan Subsidi BBM Tepat Sasaran

Salah satu opsi yang akan dibahas adalah pemberian subsidi dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), baik secara terpisah maupun digabung dengan skema lain.

"Tunggu saja, dua minggu dikasih waktu presiden, dan dua minggu akan kami selesaikan," kata Bahlil.

Selanjutnya: Jangan Sepelekan! Abaikan Surat Konfirmasi Tilang Elektronik, STNK Bakal Diblokir

Menarik Dibaca: Jangan Boros, Ini Cara Kelola Keuangan Tetap Hemat Jelang Melahirkan!

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×