Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang digelar 3 Juli-20 Juli 2021 berdampak signifikan terhadap industri jalan tol. Penurunan rata-rata lalu lintas harian merosot cukup dalam selama dua pekan pelaksanaan PPKM darurat.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Kris Ade Sudiyono mengungkapkan bahwa selama masa PPKM darurat, rata-rata lalu lintas harian (trafik) tol hingga Kamis (15/7) di ruas-ruas konektivitas seperti di Trans Jawa turun bervariasi antara 20%-30%. Penurunan terdalam di ruas konektivitas bisa mencapai 50%.
"Sedangkan di ruas aglomerasi rata-rata turun di 30% sampai dengan 40%, dan yang terdalam sampai 70%," ungkap Kris saat dihubungi Kontan.co.id, Jum'at (16/7).
Pada masa PPKM darurat petugas atau Korps Lalu Lintas (Korlantas) maupun Kepolisian Wilayah melakukan pengetatan mobilisasi masyarakat. Baik berupa penyekatan di gerbang tol, maupun penutupnan gerbang tol pada beberapa titik.
Baca Juga: Pemerintah umumkan keputusan tentang perpanjangan PPKM Darurat Senin (19/7)
Menjelang masa Hari Raya Idul Adha, dengan mempertimbangkan masa PPKM darurat, ATI pun memprediksi ada penurunan trafik tol hingga 50%-70% dibandingkan kondisi tahun lalu. "Kami masih memantau pelaksanaan PPKM darurat dan untuk mengantisipasi libur Idul Adha," pungkas Kris.
Pada pekan lalu, Kris juga menyampaikan bahwa selain pemenuhan Standar Pelayanan Minimun (SPM) yang dipersyaratkan, layanan jalan tol juga tidak boleh berhenti dengan berbagai penyesuaian yang harus disikapi dalam penerapan protokol kesehatan dan berbagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Kris bilang, kondisi saat ini bukan pilihan yang mudah. Penurunan laju lalu lintas yang menggerus pendapatan operasi jalan tol sejalan dengan berbagai pembatasan seperti PSBB, PPKM mikro, maupun PPKM Darurat, memaksa pelaku usaha jalan tol terus melakukan upaya strategis dan kreatif untuk mengefisiensikan proses bisnisnya.
Oleh sebab itu, pelaku usaha jalan tol pun meminta adanya percepatan realisasi stimulus yang akan diberikan pemerintah. "Dukungan pemerintah berupa stimulus mengatasi dampak pandemi covid-19 di bisnis jalan tol, saat ini bukan hanya dibutuhkan kebijaksanaannya, tetapi lebih ke aspek pelaksanaannya harus cepat," tegas Kris.
Stimulus yang dibutuhkan pelaku usaha jalan tol adalah penyelesaian dana talangan tanah, relaksasi pengembalian BLU tanah, insentif dispensasi dan pengurangan PBB, serta ketepatan waktu penyesuaian tarif untuk meng-cover inflasi. Menurut Kris, stimulus tersebut bisa menjadi nafas segar bagi pelaku usaha jalan tol.
"Tentu, berbagai upaya praktis tersebut juga harus diimbangi dengan stimulus lain yang memastikan iklim investasi dan kepastian usaha jalan tol, baik itu stimulus fiskal maupun moneter yang memerlukan pembahasan lebih panjang," tutup Kris.
Selanjutnya: Bisnis perjalanan wisata lumpuh terdampak PPKM darurat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
