Reporter: Noverius Laoli | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Desakan pemerintah kepada perusahaan produsen pakan ternak untuk menyerap jagung petani selama panen raya jagung di bulan April hingga Mei ini langsung direspon industri pakan ternak. Industri pakan ternak mendesak pemerintah untuk memberi pelbagai fasilitas dan insentif.
Industri pakan membutuhkan fasilitas penyimpanan dan mesin pengering. Tak hanya itu, mereka juga mendesak pemerintah memberikan insentif bagi perusahaan yang berniat membangun gudang penyimpanan jagung baru dan pengadaan mesin pengering dengan kapasitas lebih besar.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) FX Sudirman mengatakan, berdasarkan pengamatannya di lapangan, di sejumlah sentra produksi jagung terjadi kelebihan pasokan bagi perusahaan pakan. Pasalnya, produksi jagung yang melimpah tidak seimbang dengan kapasitas pengolahan dan penyimpanan perusahaan yang masih terbatas.
"Saat ini, tiap hari produksi jagung bisa mencapai 10.000 ton, sementara kapasitas produksi yang ada hanya 3.500 ton," ujar Sudirman kepada KONTAN, Senin (11/4).
Akibat kelebihan pasokan jagung ini, banyak jagung yang tidak dapat diserap perusahaan pakan. Untuk itu, Sudirman mendesak pemerintah untuk mendorong pembangunan infrastruktur jagung pasca panen seperti gudang penyimpanan dan juga alat pengeringan. Hal itu bisa dilakukan dengan memberikan kemudahan kepada para pengusaha sehingga tertarik mengembangkan infrastruktur pasca panen.
Sudirman bilang, ada dua insentif yang diminta pengusaha agar tertarik berinvestasi di infrastruktur penunjang pasca panen ini. Pertama, insentif fiskal bisa berupa insentif tax holiday selama 10 tahun. Kedua, memberikan subsidi pada suku bunga perbankan untuk pembangunannya. Selama ini, pengusaha masih dikenakan bunga rata-rata 11%. "Suku bunganya misalkan dikurangi di bawah 10%," harap Sudirman.
Pemberian insentif ini penting karena komoditas jagung memiliki pengaruh besar bagi kelangsungan industri nasional. Dari segi pembagian pupuk dan bibit jagung, serta kemudahan berusaha, Sudirman bilang, pemerintah sudah memfasilitasnya dengan baik. Namun, fasilitas itu masih kurang lengkap karena tidak mendorong pengembangan infrastruktur pasca panen.
Senior Vice President PT Japfa Comfeed Indonesia Budiarto Soebijanto menambahkan, pemerintah berkewajiban membina petani dalam menangani komoditas jagung pasca panen. Sebab, bila pembinaan ini berlangsung, petani akan tahu mengukur kadar air jagung serendah mungkin sehingga harga jualnya tinggi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News