Produsen Wajib Mengelola Sampah Melalui EPR, Perpres Bakal Terbit Tahun 2026

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Noverius Laoli

Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim) Triyono Prijosoesilo sepakat, setiap perusahaan memiliki kesiapan yang berbeda-beda. Triyono meminta supaya regulasi dan kebijakan mengenai EPR bisa memungkinkan keterlibatan perusahaan skala kecil - menengah, serta menciptakan lapangan yang setara (level plating field).

Dengan begitu, industri bisa tetap tumbuh dan bersaing secara sehat.

"Kesiapan perusahaan memerlukan dukungan pemerintah dengan regulasi yang tepat. Anggota kami pun sudah ada yang terlibat aktif dalam proses penyusunan EPR, yang juga sudah melakukan kegiatan untuk mengelola post-consumption packaging mereka," ungkap Triyono.

Sementara itu, Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Novrizal Tahar menekankan bahwa ekonomi sirkular dalam penerapan EPR mesti berdampak pada kesejahteraan rakyat. Termasuk bagi para pekerja informal.

Baca Juga: Perpres Pembangkit Listrik Sampah Rampung, Tinggal Tunggu Diteken Presiden Prabowo

Pasalnya, sektor pengelolaan sampah bisa melibatkan jutaan orang pekerja informal, termasuk pemulung yang belum terdata.

"EPR itu instrumen yang bagus. Tapi kita tentu ingin beyond daripada itu, bagaimana (penerapan EPR) dikaitkan dengan pengentasan kemiskinan," tandas Novrizal.

Selanjutnya: Pemerintah Siapkan Relaksasi KUR untuk Pemulihan Ekonomi Aceh

Menarik Dibaca: 578.108 Pelanggan Gunakan Layanan Kereta Api di Bandung Selama Nataru

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News