Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Pemerintah akhirnya menekan kontrak proyek prasarana kereta api ringan atau proyek Light Rapid Transit (LRT) Jabodetabek bersama dengan PT Adhi Karya Tbk meskipun skema pendanaannya hingga kini belum jelas. Nilai proyek tersebut mencapai Rp 23,39 triliun.
Pendandatangan Perjanjian Pelaksanaan Pembangunan LRT yang terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi ini dilakukan secara tertutup pada Jumat (10/2). Nilai kontrak tersebut pekerjaan pembangunan tahap 1 dengan tiga lintas layanan yakni Cawang – Cibubur, Cawang – Bekasi Timur, dan Cawang – Dukuh Atas.
Adhi Karya selaku kontraktor yang ditunjuk menggarap proyek ini akhirnya berhasil mengantongi kontrak baru dari proyek ini setelah tertunda cukup lama. Nilai kontrak Rp 23,39 triliun tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai 10% namun tidak termasuk Interest During Constructions (IDC) dan Interest During Payment (IDP).
Dalam kontrak, pelaksanaan pekerjaan kontruksi LRT Jabodetabek ini akan dilakukan hingga tanggal 31 Mei 2019 terhitung sejak diundangkannya Peraturan Presiden No. 98 tahun 2015. Lintas layang proyek dibangun dengan pola design and build, serta menggunakan standard gauge (ukuran rel standar 1.435 mm) dengan lingkup pekerjaan meliputi Jalur, konstruksi jalur layang, Stasiun, Fasilitas Operasi dan Depo.
Adhi tampaknya sudah bisa sedikit lega. Sebab dengan ditandatanganinya kontrak tersebut maka perusahaan konstruksi pelat merah ini sudah bisa mulai menjajaki pinjaman dari perbankan untuk melanjutkan konstruksi LRT tersebut. "Mulai Senin depan kita sudah bisa mulai melakukan pembicaraan dengan pihak perbankan," ujarnya pada KONTAN, Jumat (10/2).
Harris mengatakan kontruksi proyek ini akan terus berlanjut meskipun skema pendanaannya masih dalam proses kajian yang dilakukan oleh pihak konsultan yang ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan. Mekanisme dan tata cara pembayaran pelaksanaan pembangunan baru akan ditentukan selambat-lambatnya 30 hari terhitung setelah perjanjian tersebut diteken.
Pemerintah menawarkan opsi agar Adhi Karya ikut menjadi investor sekaligus menjadi kontraktor di LRT tersebut. Pasalnya, APBN dinilai tidak cukup untuk mendanai proyek ini.
Harris mengaku tidak ada masalah dengan opsi tersebut. Bahkan menurutnya hal itu justru lebih baik karena selain mendapatkan margin dari jasa konstruksi ke depan piahknya akan memperoleh pendapatan berulang (recurring income).
Dalam opsi tersebut, nantinya Adhi Karya akan membentuk perusahaan patungan dengan KAI yang akan mengelola proyek tersebut. "Jadi nanti sarana dan prasarana akan menjadi satu. Akan dikelola oleh perusahan sinergi (Special Purpose Company/SPC) yang akan dibentuk. Saat ini yang pasti akan berinvestasi baru ADHI dan KAI. Seperti apa selanjutnya kita masih akan menunggu hasil kajian dari konsultan," jelas Harris.
Jika Adhi akan menjadi investor nantinya, perseroan akan mengajukan right issue untuk memperkuat pendanaan dan berharap pemerintah melakukan penjaminan terhadap SPC tersebut.
Hingga saat ini ADHI telah menggelontor Rp 2 triliun untuk pembangunan proyek yang di-grounbreking sejak September 2015 ini. Saatnya progres konstruksinya sudah mencapai 12% dengan rincian lintas Cawang-Cibubur 19,18%, lintas Cawang-Dukuh Atas 1,21%, dan lintas Cawang-Bekasi Timur mencapai 6,95%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
