Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi pelaksanaan Proyek Gas Abadi Masela tercatat belum memenuhi target yang ditentukan untuk bulan Juli 2020 dimana tertinggal 8,3%.
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengungkapkan, proyek Masela ditargetkan dapat mencapai 10,5%. Kendati demikian, pelaksanaan di lapangan baru mencapai 2,2%.
"Kami melaporkan bahwa saat ini sampai dengan Juli 2020 aktual adalah 2,2% dan ini memang dengan adanya covid, minyak yang rendah dan sebagainya terjadi keterlambatan dari target 10,5%, terlambat sekitar 8,3%," ungkap Dwi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI, Senin (24/8).
Dwi melanjutkan, keterlambatan ini masih berpeluang untuk dikejar di sisa waktu yang ada. Ia merinci, saat ini sedang dilakukan pemasangan alat survey di lapangan, kemudian proses studi gas turbine driver dan liquefication licensor yang diklaim telah mencapai 80% serta integrated operation center assesment yang sudah rampung sepenuhnya.
Di saat bersamaan, Inpex Masela Ltd bersama SKK Migas kini tengah melangsungkan proses Front End Engineering Design (FEED) onshore LNG, Floating Production Storage and Offloading (FPSO), gas export pipeline dan Subsea Umbilicals Risers Flowlines (SURF). Jika keempat proses ini rampung maka akan dilanjutkan dengan pra kualifikasi penyiapan dokumen tender.
Baca Juga: Demi jaga investasi, SKK Migas merayu KKKS agar tetap melaksanakan rencana kerja
Proses lain yang tengah berlangsung yakni Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang masih menyisakan 40% wet survey atau survei musim penghujan. "Base data collection terealisasi 60% sedangkan collection data untuk wet season masih terkendala covid-19 mudah-mudahan nanti saat musim hujan ini bisa dilakukan survei," ungkap Dwi.
Jika AMDAL telah rampung, barulah proses pengadaan lahan dapat dilakukan. Dwi menjelaskan, sejauh ini Pemerintah Provinsi Maluku telah mengambil peranan aktif khususnya dalam penyiapan dan pengadaan lahan dimana pada 1 juni 2020 lalu Gubernur Maluku telah mengeluarkan Surat Keputusan pemanfaatan Pulau Nustual untuk lokasi kegiatan offloading Liqufied Natural Gas (LNG).
Ia mengungkapkan proses geothecnical dan geofisika survei meliputi area offshore, onshore dan near-shore. Prosesnya saat ini memang masih terkendala pembatasan mobilisasi dan peralatan akibat pandemi covid-19. Namun, Dwi memastikan kontrak pelaksanaan survey telah diteken dengan Fugro Survey. "Seharusnya di Maret 2020 tapi tertunda. Tetapi sudah mulai bergerak mobilisasi kelompok," terang DWI.
Sementara itu, VP Corporate Service Inpex Henry Bajarnahor menuturkan proses survei offshore merupakan kegiatan jangka panjang untuk melihat kondisi laut di sekitar lokasi proyek. "Kita sudah kasih sensor angin, gelombang, pengukurannya sudah setahun kemudian. Awalnya Agustus mau ambil data dan baterai tapi karena ada covid kita tunda," tutur Henry di kesempatan yang sama.
