Reporter: Fitri Nur Arifenie |
JAKARTA. Proyek PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) menyelesaikan pembangkit listrik sebesar 1.342 megawaat (mw) pada 2014 bakalan molor. Pasalnya terdapat beberapa kendala dalam pengembangan lahan panas bumi. Umumnya, kendala tersebut berupa persoalan perizinan. "Memang mungkin ada keterlambatan dan baru bisa terealisasi pada 2015. Tetapi, keterlambatan bukan karena finansial melainkan karena infrastruktur yang belum siap," ujar Direktur PGE, Abadi Poernomo kepada KONTAN, Jumat (31/12).
Pada tahun 2010, PGE hanya mampu mengebor sekitar 20 sumur panas bumi atau sekitar 67% dari target. Padahal, seharusnya pada tahun 2010, PGE harus mengebor sebanyak 30 sumur. Abadi menjelaskan sepuluh sumur diantaranya terganjal oleh izin dari kementrian Kehutanan.
"Lumut Balai ijin pinjam pakainya belum turun, tapi ijin prinsipnya sudah. Lumut Balai seharusnya di bor tahun ini tetapi karena ijin pinjam pakainya belum keluar, harus ditunda," kata Abadi. Tahun 2011 ini, PGE menargetkan bisa mengebor sekitar 30 sumur. "11 sumur itu pararel di sungai penuh (jambi), hululais (bengkulu), ulubelu, lumut balai, kamojang, karaha, lahendong termasuk kotamubagu juga," jelas Abadi.
Sekedar informasi, PGE berencana untuk mengembangkan kapasitas pembangkit listrik panas bumi sebesar 1.342 mw. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pertamina Geothermal Energi (PGE) Zainal Ilmie Bachrun mengatakan, pengembangan kapasitas listrik panas bumi tersebut dengan komposisi pengembangan wilayah kerja sebesar 115 mw di daerah eksisting dan 950 mw di daerah baru.
Menurut Zainal, banyak sekali kendala-kendala pengembangan listrik panas bumi. Selain di wilayah Lumut Balai, proyek PGE di Ulu Belu 1,2,3 dan 4 juga terpaksa harus berhenti. Pasalnya pihak kepolisian menganggap hal itu menyalahi aturan perizinan. "Padahal kita sudah memiliki izin prinsip dari Kementrian Kehutanan," jelas Zainal.
Kondisi itu semakin buruk dengan minimnya pemerintah daerah yang mengetahui perizinan soal pengambilan baku mutu. Dampaknya, Pemda tidak mengeluarkan izin dan proyek akan berhenti. Pemasangan power plan yang biasanya bisa dilakukan dalam 20 bulan molor menjadi 29 bulan hingga 30 bulan.
"Kalau mau konsisten untuk mengembangkan dan mempercepat pengembangan panas bumi, seharusnya ada sinkronisasi perizinan dari Pemda hingga Kementerian Kehutanan maupun Kementerian Lingkungan Hidup. Jika pemerintah memberikan kemudahan dari sisi perizinan dan regulasi maka produsen akan lebih mudah pengembangkan proyeknya. Pasalnya tanpa hambatan itu-pun Pertamina juga membutuhkan waktu lama untuk pengembangan," jelas Zainal.
Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan melaporkan, realisasi uap dan listrik panas bumi pada tahun 2010 tidak mencapai target. Untuk target realisasi uap seharusnya 15,5 juta ton. Namun, hingga November, realisasi uap hanya sebesar 13,1 juta ton. Sedangkan untuk realisasi listrik pada tahun 2010 sebesar 2.057 MWH, per November 2010, hanya sebesar 1.753 mw.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
