Reporter: Gentur Putro Jati |
JAKARTA. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Warnet Indonesia (Awari) Irwin Day mengeluhkan kegiatan pungutan liar yang dilakukan oknum di daerah. Karena itulah Awari meminta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring untuk menerbitkan aturan yang menetapkan pungutan resmi atas pemilik usaha warnet di Indonesia.
"Setiap daerah menerapkan pungutan yang berbeda, karena itu kami mengusulkan diterbitkan Peraturan Menteri untuk kepastian hukum. Kalau tidak begitu kasihan teman-teman pengusaha warnet di daerah," kata Irwin, Senin (25/10).
Ia melanjutkan, saat ini modus yang digunakan aparat di daerah untuk memeras pengusaha adalah merazia warnet untuk menemukan pengakses situs porno. Untuk kemudian meminta sejumlah bayaran agar tidak menutup warnet tersebut.
"Situs porno itu dijadikan bahan pungli, yang begini kan nggak ada akhirnya. Kejadian terakhir adalah ada aparat yang meminta Rp 10 juta untuk menerbitkan izin warnet di Bengkalis. Karena aturan tidak jelas, uang itu bisa dipungut," keluhnya. Kejadian pungutan liar disebutnya banyak terjadi di Jawa Tengah, Sumatera Medan, dan Kalimantan.
Kalau kondisi tersebut terus berlanjut, Irwin khawatir akan banyak pengusaha warnet gulung tikar. Pasalnya, untuk bisa beroperasi secara sehat minimal 1 unit komputer yang digunakan untuk bisnis warnet harus menghasilkan Rp 1 juta per bulan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
