Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
"Sehingga yang tadinya isu harga tinggi dan PLN enggak mau beli karena ujung-ujungnya biaya produksi naik, sedangkan tarif (listrik) tidak naik, ini sudah diatasi di R-Perpres itu," katanya dalam diskusi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diadakan SUN Energy secara daring, pada Kamis (3/6) lalu.
Menurut Chrisnawan, pemerintah memiliki target pemenuhan kebutuhan listrik sebanyak 23% bersumber EBT di tahun 2025 mendatang.
Untuk itu, beberapa regulasi terus dikejar agar bisa mengakomodir khususnya terkait harga patokan tertinggi (HPT) yang digunakan pada pembangkit kapasitas listrik di atas 5 MW, dan harga kesepakatan khusus PLTA Peaker semua kapasitas, PLTSa/PSEL, PLT BBN, hingga PLT tenaga laut semua kapasitas.
Menanggapi situasi yang dihadapi Pemkot Tangerang pasca munculnya rekomendasi KPK terkait kegiatan PSEL, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Basilio Dias Araujo menyarankan agar menanyakan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perihal pengelolaan sampah menjadi listrik (PSEL) di Kota Tangerang.
Baca Juga: Setelah Benowo, siap-siap Kota Tangerang punya PSEL
Pasalnya, saat ini KPK tengah melakukan monitoring pengelolaan sampah menjadi listrik, dan dampaknya Proyek Strategis Nasional itu pun akhirnya mandek.
"Silahkan tanya kepada Deputi Bidang Pencegahan dan monitoring KPK yang melarang Kota Tangerang mengolah sampah menjadi listrik dengan alasan terjadi pemborosan anggaran," kata Basilio ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis (3/6/2021) terkait dengan terjadinya keluhan masyarakat atas pencemaran lingkungan di TPA Rawa Kucing.
