Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Upaya pemerintah merengkuh divestasi 51% saham milik PT Freeport Indonesia (PTFI) masih dalam proses. Tapi, untuk pembelian yang akan dilakukan oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) masih terkunci karena menunggu terbitnya status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) definitive Freeport Indonesia.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memperkirakan, pembiayaan pembelian divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) akan dilakukan melalui sindikasi 11 bank asing. Inalum, selaku induk holding industri pertambangan mengklaim divestasi saham melalui pinjaman sudah siap.
Deputi Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno mengatakan pembelian divestasi saham Freeport Indonesia ini menunggu status perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) definitive. “Iya (IUPK dahulu) baru bayar kan semua,” terangnya saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (2/8).
Dia juga membeberkan bahwa pembiayaan pinjman bank belum bisa dilaksanakan lantaran harus menunggu IUPK selesai terlebih dahulu. Rinciannya, yang pertamana adalah shettlement, kemudian penerbitan IUPK yang menyatakan bahwa shettlement sudah selesai.
Lalu, Freeport Indonesia menyatakan siap membangun smelter, kemudian kesepakatan financial agreement,kesepakatan lingkungan. “Itu. Baru bayar (divestasi saham),” terangnya.
Fajar menegaskan, untuk pembayaran divestasi saham 51% itu, Inalum akan mendapatkan pinjaman dari 11 bank asing. Diantaranya adalah bank asal Jepang, yakni Mitsubhisi UFJ.
Hanya saja Fajar tidak bisa membeberkan lebih jauh, berapa persen pinjaman tiap-tiap bank itu. “Mitsubhisi lead-nya. Itu dia yang atur, nilainya, semua sindikasinya,” katanya.
Head of Corporate Communication Inalum, Rendi A Witullar menyatakan bahwa pinjaman pendanaan pembelian divestasi saham 51% Freeport Indonesia sudah stand by dan sudah tidak ada masalah. “Sekarang tinggal tunggu yang lain-lain baru ditransfer,” terangnya kepada Kontan.co.id, Kamis (2/8).
Berbeda dengan Fajar, Rendi bilang pembelian divestasi saham bisa selesai sebelum IUPK definitive Freeport Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah. Sementara dia bilang, penyelesaian divestasi ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2018 ini.
Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno meminta pembelian divestasi saham 51% ini bisa selesai pada akhir Juli kemarin. Sementara, Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin meminta dua bulan setelah Head of Agreement (HoA) yang sudah dilakukan pada Juni kemarin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
