Regulasi Tembakau Terlalu Ketat Berisiko Tekan Investasi dan Tenaga Kerja

Jumat, 17 Juli 2026 / 18:14 WIB

ILUSTRASI. Kadin Jawa Timur mengatakan pembahasan Permenkes tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik perlu dilakukan secara lebih seimbang (KONTAN/Muradi)

Reporter: Prayogi Ikhrawinata | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur mengatakan pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik perlu dilakukan secara lebih seimbang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian, investasi, dan penyerapan tenaga kerja.

Ketua Umum Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto mengatakan, pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun, menurutnya, penyusunan regulasi juga harus memperhatikan keberlangsungan ekosistem industri hasil tembakau (IHT) yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi Jawa Timur.

“KADIN Jawa Timur mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, namun kebijakan yang disusun juga harus mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, ketenagakerjaan, serta keberlanjutan ekosistem Industri Hasil Tembakau,” ujar Adik kepada KONTAN, Jumat (17/7/2026).

Adik menilai, regulasi yang terlalu restriktif berpotensi memengaruhi kepastian investasi dan berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor pertembakauan. Apalagi, Jawa Timur selama ini menjadi kontributor utama penerimaan cukai nasional sekaligus pusat ekosistem industri hasil tembakau di Indonesia.

Dengan posisi strategis tersebut, Kadin Jawa Timur berharap pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara tujuan perlindungan kesehatan masyarakat dan keberlangsungan sektor ekonomi.

“KADIN Jawa Timur melihat regulasi yang terlalu restriktif berpotensi menekan keberlangsungan industri, mengurangi kepastian investasi, serta berdampak pada penyerapan tenaga kerja di sektor pertembakauan,” katanya.

Lebih lanjut, Adik menegaskan bahwa regulasi yang ideal semestinya disusun berdasarkan kajian ilmiah yang komprehensif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, proses penyusunan kebijakan perlu mengakomodasi masukan dari pelaku industri, petani, tenaga kerja, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pemerintah daerah.

Ia menambahkan, pengendalian produk tembakau perlu dilakukan melalui pendekatan yang proporsional dan berbasis risiko. Pendekatan tersebut dinilai penting agar kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap industri legal yang selama ini berkontribusi terhadap penerimaan negara, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.

Karena itu, Kadin Jawa Timur mendorong pemerintah untuk lebih mengedepankan edukasi kesehatan masyarakat, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan penegakan hukum terhadap peredaran produk ilegal.

Di sisi lain, kepastian hukum dan iklim investasi juga dinilai perlu dijaga agar industri hasil tembakau tetap memiliki ruang untuk berusaha dan berinovasi di tengah upaya pemerintah memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News