/2026/09/02/8934327.jpg "Revisi RKAB 2026: Kuota Produksi Nikel Disetujui hingga 300 Juta Ton")
Penulis: Chelsea Anastasia, Chelsea Anastasia | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menetapkan kuota produksi bijih nikel nasional sebesar 290 juta ton hingga 300 juta ton untuk tahun 2026. Namun, kebijakan produksi nikel pada 2027 berpotensi lebih ketat menyusul kondisi kelebihan pasokan atau oversupply di pasar global.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno menyampaikan, kuota produksi tersebut telah rampung dibahas dan diterbitkan pemerintah melalui revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.
"Totalnya antara 290-300 juta ton. 300-an lah. Sudah, sudah (clear)," ujarnya saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Kamis (29/10/2026).
Tri mengisyaratkan, pemerintah berpeluang menetapkan kuota produksi bijih nikel yang lebih rendah pada 2027 dibandingkan tahun ini. Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan adalah kondisi kelebihan pasokan nikel di pasar internasional.
Ia menjelaskan, pemerintah turut memantau perkembangan persediaan nikel di sejumlah bursa komoditas global, termasuk London Metal Exchange (LME) dan Shanghai Futures Exchange. Berdasarkan pemantauan tersebut, stok nikel di kedua pasar itu mengalami kelebihan pasokan sekitar 750.000 ton.
Baca Juga: Persaingan Elektronik Semakin Ketat, LG Memperkuat Layanan Purnajual
"Kemarin untuk nikel itu kan ada pembahasan yang terkait dengan stok yang ada di LME dan Shanghai. Nah, itu kan over (supply) sekitar 750.000 ton," terang Tri.
Menurut Tri, kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan tingkat produksi bijih nikel ke depan. Pengaturan kuota diperlukan agar tambahan pasokan dari Indonesia tidak semakin memperbesar ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan nikel global.
Pemerintah juga akan mempertimbangkan kebutuhan bahan baku smelter dalam negeri sekaligus memperhitungkan dinamika pasar internasional. Dengan demikian, penetapan kuota produksi tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan industri domestik.
"Nah itu juga mesti kita exercise, jangan sampai nanti produksi kita jadi menambah lagi over-nya itu. Jadi, bagaimana yang optimal bukan hanya sesuai dengan kebutuhan smelter kita, tetapi juga mempertimbangkan globalnya seperti apa," imbuh Tri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
