RUPTL Baru Butuh Rp 3.000 Triliun, PLN Andalkan Sokongan Danantara dan Peran Swasta

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT PLN (Persero) memerlukan investasi jumbo hingga Rp 3.000 triliun untuk mengeksekusi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

Dalam rencana terbaru ini, penambahan kapasitas pembangkit ditargetkan mencapai 69,6 gigawatt (GW), melesat dari target 40,6 GW pada RUPTL 2021–2030.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, kebutuhan investasi tersebut sepadan dengan potensi multiplier effect bagi perekonomian. Pembangunan pembangkit, transmisi, dan infrastruktur pendukung dinilai bisa membuka lapangan kerja luas, meningkatkan produktivitas industri, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami membutuhkan investasi sekitar Rp3.000 triliun selama 10 tahun dan untuk itu kita perlu membangun suatu ekosistem yang kondusif untuk berinvestasi, ekosistem yang kondusif untuk berkolaborasi,” ujar Darmawan dalam Kompas CEO Forum melalui siaran YouTube, dikutip, Minggu (30/11).

Darmawan menegaskan investasi tersebut semakin krusial karena 76% dari tambahan kapasitas pembangkit dalam RUPTL baru berasal dari energi baru terbarukan (EBT).

Kebijakan ini diklaim selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan sektor ketenagalistrikan mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan keberlanjutan lingkungan.

Meski penuh tantangan, Darmawan optimistis target investasi dapat tercapai. Terlebih, pemerintah melalui BPI Danantara disebut siap memberikan dukungan pendanaan maupun penguatan ekosistem investasi.

Dalam RUPTL 2025–2034, total penambahan 69,6 GW mencakup 42,6 GW (61%) EBT, 10,3 GW (15%) storage, serta 16 GW pembangkit fosil yang terdiri atas 10,3 GW gas dan 6,3 GW batu bara. Sebagai perbandingan, RUPTL 2021–2030 menetapkan tambahan kapasitas 40,6 GW, terdiri atas 20,9 GW EBT dan 19,7 GW fosil.

Tambahan kapasitas dalam RUPTL baru dibagi dalam dua periode. Sepanjang lima tahun pertama, PLN menargetkan pembangunan 27,9 GW, disusul 41,6 GW pada lima tahun berikutnya. Kenaikan target ini ditujukan mengejar proyeksi pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.

Butuh kepastian peran swasta dan dukungan Danantara

Pengamat energi dari Energy Shift Institute, Putra Adhiguna menilai rencana ambisius tersebut akan sangat bergantung pada partisipasi swasta. Menurutnya, struktur umum pembangunan pembangkit selama ini terdiri atas 70% dari Independent Power Producer (IPP) dan 30% dari PLN.

“Condongnya pembangkit kepada IPP menunjukkan keterbatasan PLN, terutama kondisi keuangan yang membutuhkan perbaikan melalui dukungan tarif dari pemerintah dan Danantara. Saat ini kompensasi listrik untuk golongan mampu menjadi beban besar bagi negara,” ujar Putra saat dihubungi Kontan, Minggu (30/11).

Putra mengingatkan, perlu adanya perencanaan yang lebih presisi dan transparan untuk menghindari kesalahan serupa pada masa lalu, seperti kelebihan kapasitas PLTU akibat ekspansi yang terlalu agresif.

“Rencana IPP perlu dilandasi perencanaan yang tepat dan trasparan-ingat kita kebobolan kelebihan kapasitas PLTU karena rencana ekspansi pemerintah yang berlebih sekarang jadi merugi puluhan triliun setiap tahun,” jelasnya.

Putra menambahkan, investor IPP membutuhkan kepastian jadwal pengadaan, kejelasan implementasi, dan komitmen penuh dari pemerintah. Tanpa itu, rencana besar dalam RUPTL hanya akan menimbulkan keraguan di kalangan investor.

“Pengadaan perlu kejelasan jangka pendek dan komitmen pemerintah, banyak investor juga kerap ragu dengan rencana besar bila tidak disertai kepastian jadwal pengadaan, implementasi dan dukungan pemerintah,” tegasnya.