kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45898,78   -24,72   -2.68%
  • EMAS1.319.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Saat Mulan Jameela soroti utang PLN Rp 694,79 triliun dan lonjakan tagihan listrik


Selasa, 25 Agustus 2020 / 23:48 WIB
Saat Mulan Jameela soroti utang PLN Rp 694,79 triliun dan lonjakan tagihan listrik
ILUSTRASI. Anggota DPR terpilih dari Partai Gerindra Wulansari atau Mulan Jameela saat menghadiri pelantikan anggota DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2019). Mulan mengenakan baju bodo pakaian adat Bugis yang telah dimodifikasi karya des


Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Yudho Winarto

Menjawab Mulan Jameela, Direktur Utama PLN Zulkifli ZainiĀ  tak menampik bahwa pihaknya memiliki utang yang jumbo. Kata dia, PLN pun tengah fokus menjaga keberlanjutan keuangan perusahaan agar bisa bertahan hingga akhir tahun nanti.

"Kami sangat paham mengenai itu, dan memang di situasi pandemi Covid-19 ini, komitmen kami adalah menjaga sustainability keuangan PLN. Paling tidak sampai akhir Desember ini, sustainability dari keuangan PLN akan terjaga," ungkap Zulkifli.

Meski kondisi keuangan PLN tengah tertekan, tapi Zulkifli meyakinkan bahwa pihaknya mengikuti ketentuan dari pemerintah dengan tidak memberlakukan penyesuaian tarif (tariff adjusment) sejak 1 Januari 2017 lalu.

Baca Juga: PLN: BPP naik, beban subsidi bisa bertambah Rp 10,7 triliun per tahun

Jadi jika ada yang mengeluhkan lonjakan tagihan listrik, hal itu terjadi karena pemakaian listrik yang meningkat. "Tagihan itu tarif dikali pemakaian. Kalau ada tagihan listrik naik, kami yakinkan itu kenaikan pemakaian, bukan kenaikan tarif," ujar Zulkifli.

Asal tahu saja, sejak tahun 2017 penyesuaian tarif tidak diberlakukan pemerintah. Artinya, tarif listrik tetap meski seharusnya disesuaikan dengan pergerakan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP), nilai kurs, dan inflasi.

Atas kebijakan tersebut, PLN pun mendapatkan kompensasi. Adapun, pemerintah sudah membayarkan utang kompensasi untuk tahun 2017. Sedangkan utang kompensasi pemerintah ke PLN untuk tahun 2018 dan 2019 jumlahnya mencapai Rp 45,42 triliun.

Namun, dari utang kompensasi sebesar Rp 45,42 triliun tersebut, Zulkifli mengatakan bahwa pemerintah baru membayar sekitar Rp 7 triliun. PLN berharap, sisa utang kompensasi sebesar Rp 38 triliun bisa dilunasi pemerintah pada akhir bulan ini atau di awal bulan depan.

Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan sudah berjanji bakal membayar utang kompensasi tersebut pada akhir bulan ini. "Kami sudah dapat janji, mudah-mudahan demikian. Kami sedang menunggu dengan berdebar-debar," pungkas Zulkifli.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×