Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Sekretaris Jenderal Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi), Burhanuddin memandang rencana Kementerian Perdagangan (Kemdag) dalam menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) komoditas beras bertujuan baik.
Burhanuddin menjelaskan, tujuan pemerintah menetapkan HET komoditas adalah untuk menstabilkan harga. Hanya saja, sebelum Kemdag mengimplementasikan hal tersebut, terdapat beberapa hal yang harus dicermati.
Pertama, Burhanuddin berpendapat perlu diadakan standarisasi beras medium yang ada di seluruh Indonesia. "Beras medium kita itu kan macam-macam, jadi tidak ada standarisasi secara nasional. Beras medium di Jawa, Sulawesi dan pulau lain berbeda. Itu yang mana, nantinya kan akan dijadikan patokan," jelas Burhanuddin saat dihubungi KONTAN, Rabu (12/07).
Kedua, harga yang ditetapkan juga harus disesuaikan dengan harga gabah. Kata Burhanuddin, harga gabah saat ini sudah melebihi Rp 4.000, di mana bila HET dipatok di harga Rp 9.000, maka penggiling kecil dapat dirugikan.
Ketiga, bila HET beras medium telah ditentukan, dan penggilingan kecil tidak dapat memproduksi beras medium, maka mereka akan beralih ke beras premium. Dampaknya, konsumen akan kesulitan mencari beras medium.
"Kan yang kasihan masyarakat. Mereka mau cari beras medium malah tidak ada," tutur Burhanuddin.
Sebelumnya, pemerintah akan menentukan HET untuk beras, menyusul penetapan HET untuk gula, minyak goreng, dan daging yang sudah berjalan. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyebutkan, langkah ini dilakukan untuk menjaga harga barang pangan strategis tetap terjaga meski periode puasa dan Lebaran usai.
Selain memberlakukan HET untuk beras, upaya lain untuk menjaga harga agar tak melonjak yakni dengan memastikan pasokan barang pangan strategis tetap terpenuhi. "Kita jaga pasokan dan kemudian akan ada harga batas. HET akan kami terapkan betul," ujar Enggar.
Enggar mengungkapkan, pembahasan HET beras akan dibicarakan bersama dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Selain beras, Enggar juga meminta pelaku usaha minyak goreng untuk menyediakan produksi minyak goreng dalam kemasan sederhana dan minyak goreng curah untuk setiap sekian persen dari total produksi. Ketetapan porsinya akan disusulkan kemudian.
"Dengan begitu maka masyarakat yang berpenghasilan rendah sudah terjamin bahwa pasokan itu tersedia," kata Enggar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
