Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (DPD Perpadi) Nellys Soekidi meminta pemerintah untuk terlebih dahulu menganalisis kondisi yang sedang terjadi secara detail. Menyusul rencana penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras.
"Indonesia itu sangat luas, ya. Karena tidak mungkin harga di Jawa ini sama dengan yang di Sumatera, atau Papua. Itu kan butuh distribusi. Kalau HET-nya sama, saya pikir perlu dikalkulasi lagi," terang Nellys kepada KONTAN saat ditemui di kawasan Jakarta Timur, Rabu (12/07).
Berdasarkan kabar yang diterima Nellys, penetapan HET beras juga hanya akan diberlakukan untuk beras medium. Melihat hal ini, Nellys berpendapat perlu dilakukan penetapan untuk beras premium juga. "Saya pikir HET-nya juga jangan hanya di medium, tapi juga di premium. Padahal, beras yang premium ini kan dari medium juga," katanya.
Meski begitu, Nellys meyakini pemerintah memiliki pertimbangan tertentu dalam penentuan HET beras. Nellys juga menambahkan, pemerintah perlu melakukan sosialisasi sebelum peraturan tersebut ditetapkan.
"Saya berharap sosialisasinya dilakukan sebelum peraturannya ditetapkan. Jadi dari sosialisasi, kita bisa tahun efek-efek positifnya seperti apa," kata Nellys.
Sebelumnya, pemerintah akan menentukan HET untuk beras, menyusul penetapan HET untuk gula, minyak goreng, dan daging yang sudah berjalan. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyebutkan, langkah ini dilakukan untuk menjaga harga barang pangan strategis tetap terjaga meski periode puasa dan Lebaran usai.
Selain memberlakukan HET untuk beras, upaya lain untuk menjaga harga agar tak melonjak, yakni dengan memastikan pasokan barang pangan strategis tetap terpenuhi. "Kita jaga pasokan dan kemudian akan ada harga batas. HET akan kami terapkan betul," ujar Enggar.
Enggar mengungkapkan, pembahasan HET beras akan dibicarakan bersama dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Selain beras, Enggar juga meminta pelaku usaha minyak goreng menyediakan produksi minyak goreng dalam kemasan sederhana dan minyak goreng curah untuk setiap sekian persen dari total produksi. Ketetapan porsinya akan disusulkan kemudian.
"Dengan begitu maka masyarakat yang berpenghasilan rendah sudah terjamin bahwa pasokan itu tersedia," kata Enggar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
