Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Yudho Winarto
Kata dia, ada sejumlah langkah yang harus diperhatikan pemerintah agar bisa menarik investor migas ke Indonesia, atau paling tidak menjaga iklim investasi yang ada saat ini. Yang paling utama ialah dengan memberikan kepastian investasi melalui terjaganya kesucian kontrak atau contract sanctity.
"Juga contoh lainnya seperti koordinasi antar kementerian, terutama untuk memperbaiki peraturan yang saling tumpang tindih," tutur Tumbur.
Selain itu, dia juga menilai pemerintah perlu memberikan insentif terhadap industri hulu migas atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Insentif tersebut akan sangat berdampak terhadap kinerja KKKS baik untuk menambah atau melanjutkan kegiatan yang ada.
"Insentif yang diusulkan bertujuan untuk mempercepat process aktivitas di sektor Hulu dan membantu pelaku industri untuk tetap melakukan aktivitas baik maintenance dan development yang baru. Termasuk pengeboran eksplorasi dan development well," jelas Tumbur.
Sebelumnya, Tumbur menegaskan bahwa aktivitas KKKS sangat penting. Pasalnya, ketika KKKS beraktivitas, semua industri penunjang seperti industri jasa akan ikut bergerak. Sehingga roda ekonomi akan berputar semakin kencang.
Dalam perhitungannya, dampak dari aktivitas di bisnis hulu akan menggerakkan paling tidak 60% proses ekonomi di tempat KKKS beraktivitas, termasuk meningkatkan daya beli masyarakat.
Baca Juga: Shell jual 35% saham di Blok Masela, ini taksiran perhitungan harganya...
"Seperti kegiatan well service di Aceh, dampaknya mulai terlihat adanya pergerakan ekonomi dari logistik, hotel, penerbangan dan lainnya," ujar Tumbur.
Kata dia, KKKS tanpa insentif dampaknya tidak akan terlalu besar. Namun, dengan adanya insentif, dampak terhadap pergerakan ekonomi akan tinggi.
"Kalau mau ekonominya bergerak, biarkan upstream bisnis bergerak, dampaknya langsung terlihat. Insentif harus dilihat dari dampak yang diakibatkan terhadap pergerakan ekonomi," pungkas Tumbur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
