Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyatakan, dana pungutan ekspor yang telah terkumpul sejak Januari – Juni 2023 telah lebih dari Rp 15 triliun. Adapun proyeksi penerimaan dana pungutan ekspor tahun ini mencapai sekitar Rp 30 triliun.
“Realisasi pungutan ekspor sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp 15,44 triliun,” kata Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS Achmad Maulizal Sutawijaya kepada Kontan.co.id, Kamis (6/7).
Sebelumnya, Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman menyampaikan, dana pungutan ekspor sawit yang telah terkumpul hingga Mei 2023 mencapai Rp 186,6 triliun. Dana tersebut digunakan untuk sejumlah hal.
Baca Juga: Upaya BPDPKS Mendukung Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit Petani
Di antaranya untuk penyaluran program biodiesel, program peremajaan sawit rakyat (PSR), program pelatihan, dukungan penyediaan sarana prasarana pekebun sawit, penelitian, dan lainnya.
Tercatat, penyaluran untuk program PSR hingga Mei 2023 sebesar Rp 7,78 triliun, penyaluran untuk program biodiesel mencapai Rp 146,56 triliun, program pelatihan Rp 366,53 miliar, dan penelitian sebesar Rp 519,6 miliar.
Kepala Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran CPO BPDPKS Ahmad Munir menyatakan, penyaluran dana BPDPKS untuk PSR dan Sarana prasarana bertujuan untuk meningkatkan produktivitas yang pada ujungnya meningkatkan kesejahteraan pekebun.
“Kita tidak sekadar menunggu, tetapi terus berkoordinasi dengan Ditjen Perkebunan untuk mengoptimalkan penyaluran dana,” kata Munir.
Oleh karena itu, lanjutnya, upaya percepatan PSR oleh BPDPKS dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan.
Baca Juga: BPDPKS: Pembayaran Utang Rafaksi Migor Tunggu Hasil Rekomendasi Surveyor Independen
Yaitu dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, dinas provinsi serta dinas kabupaten yang menangani perkebunan dalam hal koordinasi dan sinkronisasi pendataan usulan peremajaan.
Munir menyatakan, sejumlah upaya untuk percepatan PSR yakni melakukan FGD bersama Ditjenbun, GAPKI, BPKHTL, ATR BPN dengan tema percepatan pengajuan pengusulan PSR jalur kemitraan, sosialisasi dan bimbingan teknis penginputan dokumen ke aplikasi PSR online.
Kemudian, melakukan percepatan kegiatan perjanjian kerjasama tiga pihak yaitu lembaga pekebun, bank mitra dan BPDPKS serta percepatan penyaluran dana PSR setelah rekomtek Ditjenbun diterima BPDPKS.
“BPDPKS hanya akan menyalurkan PSR dan sarpras kalau ada rekomtek (rekomendasi teknis) dari Ditjenbun,” ucap Munir.
Ketua Bidang Perkebunan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) R.Azis Hidayat menyatakan dalam mengakselerasi PSR jalur kemitraan, pada 15 Mei 2023 telah ditandatangani pakta integritas oleh 21 perusahaan perkebunan dengan diketahui oleh Dirjen Perkebunan, Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS dan Ketua Bidang Perkebunan GAPKI.
Baca Juga: Dana BPDPKS Siap, Pembayaran Tagihan Rafaksi Minyak Goreng Masih Tunggu Kemendag
Isinya adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit mendukung dan berkomiten untuk menyukseskan program PSR melalui pencapaian target seluas 100.000 ha.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
