Reporter: Noverius Laoli | Editor: Hendra Gunawan
DENPASAR. Harga pakan ikan yang mahal merupakan salah satu persoalan yang membebani pembudidaya di Indonesia. Maka dalam rangka mengembangkan produksi perikanan budidaya Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) mendorong pembudidaya perikanan mandiri dalam pengadaan pakan.
Biaya pakan menelan 70% hingga 80% dari total biaya produksi perikanan selama ini. Untuk itu, KKP mewacanakan kemandirian pakan dengan mendorong pembudidaya ikan mendirikan pabrik pakan skala kecil. Ditargetkan wacana ini mulai direalisasikan paling lambat bulan September 2015.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto mengakui bahwa masalah pakan merupakan persoalan bagi pembudidaya perikanan. Harga pakan yang mahal membuat margin pembudidaya tipis. Karena itu solusi yang dibutuhkan adalah para pembudidaya perikanan harus bisa memproduksi pakan sendiri, sehingga harga pakan bisa ditekan. Saat ini, rata-rata harga pakan untuk jenis ikan lele mencapai sekitar Rp 9.500 per kilogram (kg). Sementara harga lele di tingkat peternak sekitar Rp 12.000 hingga Rp 13.000 per kg. "Jadi margin keuntungan mereka sangat tipis," ujar Slamet di Sanur, Bali, Rabu (6/5).
Slamet mengatakan saat ini, KKP tengah berusaha mendorong pembudidaya ikan membuat kelompok produsen pakan. Untuk itu, KKP memiliki anggaran sebesar Rp 157 miliar untuk memberikan pelatihan, sosialiasi dan indentifikasi lahan. Saat ini, anggaran itu sudah mulai digunakan untuk tahap indentifikasi. KKP menargetkan pada bulan September dan Oktober 2015, sudah ada pelaku usaha perikanan yang memproduksi pakan sendiri. "Jadi nantinya pembudidaya akan memproduksi pakan sendiri yang terkontrol pemerintah dan sesuai dengan kebutuhan mereka," tambah Slamet.
Ia mengatakan, pabrik pakan skala kecil ini akan dibangun di setiap sentra-sentra perikanan seperti di Jawa Barat dan Jawa Tengah serta di beberapa wilayah lain yang merupakan sentra budidaya perikanan. Ia optimis, ada sejumlah pelaku usaha perikanan yang bersedia merogoh koceknya dan bekerjasama dengan pembudidaya lain mensponsori berdirinya pabrik pakan. "Jadi posisi pemerintah sebagai pendukung, sementara modal dari pembudidaya," terangnya.
Sementara itu, KKP juga berusaha membangun pabrik pakan skala besar. KKP tengah meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perindo). Slamet mengatakan, Perindo sudah menyetujui dan akan membangun pabrik pakan di Surabaya dalam waktu dekat. Nantinya, KKP mewajibkan semua pabrik pakan yang akan dibangun harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yakni kadar proteinnya minimal 25%.
Dalam kesempatan tersebut, Slamet juga akan meminta pengalaman negara-negara anggota Network of Aquaculture Centres in Asia Pacific (NACA) bagaimana mereka mengatasi masalah pakan dalam mengembangkan produk perikanan budidaya mereka. KKP juga berusaha melakukan transfer teknologi dan informasi seputar pengelolaan perikanan budidaya di setiap anggota NACA.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
