Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani telah diundangkan pada 30 Desember 2020.
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyebut aturan ini bisa berdampak positif untuk petani kecil, khususnya untuk mendapatkan pembiayaan.
"Ya [bisa mendorong petani mendapat pembiayaan]. Sepanjang peraturan menteri untuk menjabarkan PP 81 tahun 2020 sesuai mandat Undang-Undang nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan pemberdayaan Petani," ujar Henry kepada Kontan, Senin (11/1).
Dalam aturan ini, disebutkan bahwa pembiayaan usaha tani adalah pemberian fasilitas pemerintah atau pemerintah daerah melalui lembaga perbankan atau lembaga Pembiayaan untuk kegiatan usaha. Pembiayaan usaha tani diberikan kepada petani dan badan usaha milik petani.
Baca Juga: Kementan: PP 81 tahun 2020 tentang pembiayaan petani jadi stimulus bagi petani kecil
Petani yang dimaksud pun adalah petani yang menggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 hektare, petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 hektare dan atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil.
Menurut Henry, hal tersebut sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam UU 19 tahun 2013. Meski begitu dia berharap aturan turunan dari PP 81 ini tidak mengatur hal-hal yang berbeda, misalnya pemberian fasilitas pemerintah diberikan hanya untuk kelompok tani.
Pasalnya, menurut Henry bantuan dari pemerintah kerap hanya diberikan kepada petani yang bergabung pada kelompok tani atau gabungan kelompok tani. Padahal menurutnya kelompok tani bukan sebuah badan usaha.
Tak hanya itu, dia juga meminta agar aturan ini berdampak positif, diharapkan agar tidak ada aturan turunannya yang menyulitkan petani untuk mendapatkan pembiayaan.
Baca Juga: Untuk atasi impor, Jokowi minta Kementan bangun kawasan pertanian berskala besar
"Jangan ada lagi aturan-aturan di kementerian maupun di peraturan pemerintah daerah yang menyulitkan petani kecil," kata Henry.
Lebih lanjut, Henry pun mengatakan pihaknya kerap mengusulkan agar pemerintah memberikan berbagai bantuan dengan berbagai skema, termasuk bantuan pendanaan. Namun, dia juga mengatakan pemerintah pun sebaiknya memberikan fasilitas kepada petani dengan kepemilikan lahan di atas 2 hektare dengan mekanisme lainnya.
Sebelumnya,Direktur Pembiayaan Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan Indah Megawati mengatakan aturan ini memang difokuskan untuk petani kecil.
Hal ini dikarenakan petani kecil kesulitan untuk mendapatkan akses pembiayaan dari berbagai lembaga. Padahal menurutnya masih jutaan petani yang memiliki luas lahan garapan dari 0,3 ha hingga 0,5 ha dengan komoditas padi, jagung dan kedelai.
Menurut Indah, petani dengan luas lahan di atas 2 ha pun bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan melalui KUR, juga mendapatkan berbagai bantuan dari subsidi pemerintah.
Selanjutnya: Jokowi minta Kementan bangun kawasan pertanian berskala besar untuk atasi impor
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
