Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wacana pelonggaran kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali mencuat usai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menilai regulasi TKDN saat ini terlalu kompleks dan bisa menghambat daya saing nasional.
Prabowo mendorong agar kebijakan TKDN dibuat lebih fleksibel dan realistis, bahkan membuka kemungkinan pemberian insentif sebagai pengganti.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, fleksibilitas TKDN sudah mulai diterapkan dalam pengadaan barang dan jasa di sektor EBT, mengacu pada Permen ESDM No. 11/2024.
“Dan thresholdnya ini akan selalu di adjust dengan kemampuan industri lokal yang ada, skemanya sudah demikian dalam Kepmen turunan Permen di atas,” kata Eniya kepada Kontan, Senin (14/4).
Eniya berharap mudah-mudahan investasi dari luar negeri untuk proyek besar bisa membantu percepatan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) baik untuk PT PLN (Persero) maupun Non-PLN.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menilai pemerintah perlu berhati-hati dalam merelaksasi TKDN, terutama untuk teknologi EBT. Ia mengingatkan relaksasi tanpa strategi industri yang jelas justru bisa merugikan kepentingan jangka panjang Indonesia.
“Kalau kita ingin membangun industri teknologi EBT, kita harus bangun rantai pasoknya. TKDN yang fleksibel itu penting, tapi tidak boleh mengorbankan pembangunan industri nasional,” kata Fabby kepada Kontan Senin (14/4).
Baca Juga: Menanti Arah RUPTL 2025-2034, Akankah Proyek Listrik EBT 71 GW Tercapai?
Fabby mencontohkan kegagalan mencapai TKDN 60% untuk modul surya karena tidak adanya industri pendukung seperti kaca khusus (low iron tempered glass).
“Kalau tidak ada industri pendukung, ya mustahil kita mencapai TKDN tinggi,” ujarnya.
Fabby menilai komentar Prabowo terkait fleksibilitas TKDN kemungkinan dipicu oleh keluhan dari investor asing, seperti Apple yang sempat mengalami hambatan masuk karena persyaratan TKDN. Namun, menurutnya, relaksasi TKDN harus dibedakan antara teknologi strategis dan non-strategis.
“Untuk teknologi yang tidak bisa kita kuasai dalam 10–15 tahun ke depan, boleh lebih fleksibel. Tapi untuk teknologi yang bisa kita bangun karena punya pasar dan sumber daya, itu yang harus digenjot jadi industri nasional,” tegas Fabby.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira juga melihat relaksasi TKDN berpotensi mempercepat transisi energi menuju bauran 75% EBT di sektor ketenagalistrikan pada 2040. Namun, ia mengingatkan agar relaksasi dilakukan secara selektif dan proporsional.
“Panel surya, smart grid, dan transmisi bisa diberi relaksasi TKDN selama lima tahun. Setelah itu harus ada evaluasi, apakah industri dalam negeri sudah mulai bergerak,” kata Bhima kepada Kontan, Senin (14/4).
Baca Juga: Transisi Energi Belum Optimal, Begini Rekomendasi Saham Emiten Pengembang EBT
Untuk komponen baterai penyimpanan energi (BESS), Bhima menilai kebijakan relaksasi harus mempertimbangkan kapasitas industri domestik yang sudah mulai tumbuh, terutama dengan masuknya investasi ke smelter nikel dan manufaktur baterai.
“Jangan sampai relaksasi malah membuat produsen baterai mundur dan lebih memilih jadi importir,” tambahnya.
Selanjutnya: Emiten Hashim (WIFI) Hingga Grup Lippo (LPCK) Gelar Rights Issue, Mana yang Menarik?
Menarik Dibaca: 5 Makanan untuk Daya Tahan Tubuh Lebih Kuat di Musim Hujan, Tidak Gampang Sakit!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
