Simak agenda ekspansi bisnis Ifishdeco (IFSH) di tahun ini

Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Ifishdeco Tbk (IFSH) tetap fokus melaksanakan ekspansi bisnis di tengah adanya larangan ekspor bijih nikel dari pemerintah mulai tahun ini.

Sekretaris Perusahaan IFSH Christo Pranoto menyampaikan, pihaknya tengah menggarap smelter feronikel yang menggunakan teknologi rotary kin electric furnace (RKEF). Smelter tersebut ditargetkan dapat beroperasi secara komersial pada tahun 2021 mendatang.

Untuk menunjang proyek tersebut, IFSH menyiapkan dana belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp 1,4 triliun hingga tahun 2021 nanti. Khusus di tahun ini, perusahaan mengalokasikan dana sekitar Rp 1,1 triliun untuk kebutuhan penambahan mesin dan infrastruktur pada proyek smelter tersebut.

Baca Juga: Ifishdeco Tbk (IFSH) targetkan memproduksi nikel 2,3 juta metrik ton di 2020

Christo melanjutkan, sumber pendanaan untuk pembangunan smelter RKEF sebagian diperoleh dari mitra IFSH yang berasal dari China. Namun, ia belum menjelaskan secara rinci mitra yang bekerja sama dengan IFSH untuk proyek tersebut.

“Dana untuk pondasi, listrik, infrastruktur, serta upgrade blast furnace, selain dari pemegang saham juga nantinya berasal dari pembiayaan pihak lain yang sedang diproses,” ungkap dia, Kamis (6/2).

IFSH pun membuka peluang pencarian dana belanja modal dari lembaga keuangan sebagai alternatif atas dihentikannya ekspor bijih nikel yang kerap menjadi sumber pendanaan proyek smelter.

Di samping itu, IFSH juga sedang menjajaki peluang akuisisi lahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru demi menjaga ketersediaan nikel. Namun, rencana tersebut masih dalam proses pembahasan internal. Christo juga belum bisa mengungkapkan lokasi lahan yang akan diakuisisi perusahaan.

Baca Juga: Larangan ekspor biji nikel diberlakukan, Ifishdeco (IFSH) akan maksimalkan smelter

Yang pasti, IFSH tak hanya mempertimbangkan aspek seperti jumlah dan kadar nikel, melainkan juga kondisi geologis, jarak hauling, serta pemenuhan syarat legal atau perizinan.

“Semua aspek tersebut dijadikan dasar bagi kami untuk menghitung nilai keekonomian dari akuisisi lahan IUP,” pungkas dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News