kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.478.000   -4.000   -0,27%
  • USD/IDR 15.678   -188,00   -1,21%
  • IDX 7.500   4,04   0,05%
  • KOMPAS100 1.164   2,85   0,25%
  • LQ45 928   -2,21   -0,24%
  • ISSI 226   1,20   0,53%
  • IDX30 478   -1,94   -0,40%
  • IDXHIDIV20 574   -2,42   -0,42%
  • IDX80 132   0,11   0,08%
  • IDXV30 142   0,35   0,24%
  • IDXQ30 160   -0,44   -0,28%

Simak Strategi Bahlil Tingkatkan Lifting Minyak


Rabu, 11 September 2024 / 15:35 WIB
Simak Strategi Bahlil Tingkatkan Lifting Minyak
ILUSTRASI. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan paparan dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (26/8/2024). Raker yang merupakan pertama diikuti Bahlil sebagai Menteri ESDM tersebut beragendakan pembahaan laporan keuangan pemerintah pusat tentang APBN 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa.


Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadia membeberkan tiga strategi untuk meningkatkan produksi siap jual atau lifting minyak.

Pertama, pemerintah akan segera melakukan eksplorasi terhadap potensi-potensi sumur-sumur minyak baru. Kedua, pemerintah akan mengoptimalisasi sumur-sumur minyak yang ada, karena 65% dari lifting dikuasai oleh Pertamina dan 20% dari Exxon.

"Ini harus ada intervensi teknologi untuk meningkatkan lifting, lewat teknologi EOR dan lain-lain," kata Bahlil di Jakarta, Senin (11/9).

Ketiga, lanjut Bahlil, pemerintah tengah mengidentifikasi untuk mengoptimalkan potensi-potensi sumur idle yang masih produktif. Selain ketiga cara tersebut, ke depan Indonesia harus meningkatkan pemakaian pada energi baru terbarukan.

"Sekarang kita sudah mengenal B35, B40, ke depan kita dorong menjadi B50. Ini salah satu program daripada Pak Prabowo," ujar Bahlil.

Baca Juga: Realisasikan Pengeboran Sumur Migas Sepanjang Agustus Naik 21,5%

Khusus untuk LPG, Bahlil bilang ke depan pemerintah akan membangun industri LPG di dalam negeri dengan memanfaatkan potensi C3 dan C4. Hal ini dilakukan untuk menguraangi impor Indonesia agar tidak terlalu banyak yang akan berdampak terhadap neraca perdagangan, neraca pembayaran, serta devisa.

"Bahkan hari ini devisa kita setiap tahun keluar kurang lebih sekitar Rp 450 triliun hanya untuk membeli minyak dan gas untuk khusus LPG," tutur Bahlil.

Di samping itu, pemerintah sedang membangun pipa gas dari Aceh sampai Pulau Jawa. Hal ini dilakukan untuk memediasi ketika gas di Jawa lebih banyak, bisa dikirim ke Aceh atau ke Sumatera atau gas di Sumatera lebih banyak bisa dikirim ke Pulau Jawa.

Untuk meningkatkan investasi di hulu migas, pemerintah sedang merumuskan langkah-langkah komprehensif dan terukur, khususnya pada regulasi perizinan.

“Karena perizinan kita terlalu banyak, ada kurang lebih sekitar 300 lebih izin. Nah ini yang akan kami pangkas dan potong,” kata Bahlil Lahadalia di Jakarta, Rabu (11/9).

Baca Juga: Anggaran Subsidi Energi di RAPBN 2025 Turun dari Usulan Awal

Selain memangkas perizinan, pemerintah juga akan membuka komunikasi dengan kontraktor kontrak kerja sama untuk membahas masalah yang dihadapi.

"Kami akan memberikan dukungan atau sweetner mumpuni yang dapat ditawarkan pemerintah kepada investor," ungkapnya.

Kontan mencatat SKK Migas melaporkan kinerja produksi siap jual atau lifting migas semester I-2024 tak mencapai target.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, realisasi lifting minyak bumi tercatat sebesar 576 ribu barel per hari (bph) atau 91% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Lifting minyak sampai dengan semester I [belum tercapai] karena kita di semester 1 mengalami gangguan banjir di mana-mana. Sehingga drilling practice lebih dari satu bulan tidak bisa dilakukan sehingga mengakibatkan realisasi produksi minyak kita adalah 576 ribu bph," kata Dwi dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (19/7).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Supply Chain Management on Procurement Economies of Scale (SCMPES)

[X]
×